Siapa yang masih belum mengenal Metallica, begitu pula dengan Gubernur DKI Joko Widodo? Keduanya dikabarkan mempunyai hubungan yang begitu erat. Karena begitu dekatnya, Jokowi mengaku tak akan pernah ketinggalan untuk menonton konser grub musik asal Amerika ini.Saya rasa hal demikian sangat terjadi dalam hubungan antara Jokowi sebagai penggemar dengan musik asal Amerika yang tak lain adalah idolanya. Tapi, siapa sangka jika kegemaran Jokowi terhadap musik cadas tersebut membuat dirinya dibenturkan dengan kata 'nasionalis'.
Seakan ingin mempertegas pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais beberapa waktu yang lalu soal keraguaanya terhadap rasa nasionolis yang dimiliki Jokowi. Adalah Peneliti Lintas Survei Nusantara (LSN), Muzakkir Muannas Tovagho mengukur dan membandingkan rasa nasionalis dengan salah satu peserta Konvensi Demokrat Dino Patti Djalal.
Menurutnya, Dino dinilai lebih baik dari Jokowi. Bahkan, Dino dinilai lebih nasionalis ketimbang Jokowi. "Membandingkannya sederhana saja. Jokowi itu fans berat sama Metallica, grup musik dari Amerika. Sampai konsernya pun Jokowi tidak mau ketinggalan. Sementara Dino suka lagu-lagu daerah nusantara. Belum lama ini Dino melakukan kegiatan mempromosikan gamelan dan batik di Amerika Serikat," tutur Muzakkir sebagaimana dilansir liputan 6.com, Kamis (7/11/2013).
Muzakkir mengatakan semua peserta konvensi Partai Demokrat, termasuk Dino Patti Djalal, harus percaya diri bila harus berhadapan dengan Jokowi. "Meskipun soal kemasan Jokowi lebih baik dari Dino. Tetapi, soal isi, Dino jauh lebih baik dari Jokowi," tuturnya.
Menurut Muzakkir, Jokowi berpenampilan Indonesia tetapi hatinya Amerika. Sedangkan Dino itu penampilan Amerika tetapi hatinya Indonesia. "Ini seperti yang diumpamakan almarhum Gus Dur. Saat Gus Dur menanyakan kepada seorang muslim. anda pilih mana? Daging babi cap kurma? Atau kurma cap babi?" tutur Muzakkir.
Jika hanya lantaran penggemar Metallica dapat mengurangi rasa nasionalisme, lalu bagaimana dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan jalan tol untuk terhadap perusahan asing milik Amerika, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Bagaimana tidak? Permohonan dua perusahan tambang besar mengaku keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang di dalam negeri tidak mendatangkan keuntungan, bahkan cenderung merugikan perusahaan.
Perusahan tembang tersebut juga ngotot minta dispensasi pada pemerintah untuk mengizinkan mereka mengekspor bahan mentah pada 2014. Padahal, jelas-jelas permintaan dua perusahaan tambang ini tak sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Berdalih melanggar UU, untuk itu perlu ada pembahasan dengan DPR. Pemerintah dengan sukarela membahas permohonan tersebut kemudian membentuk tim khusus, yang diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.Sebagaimana dilansir Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, izinkan mengekspor konsentrat tahun depan merupakan tugas Jero selaku Ketua Harian Tim Renegosiasi Kontrak Karya. "Soal keputusan (kelonggaran untuk Freeport dan Newmont) sudah diserahkan kepada menteri teknis," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).
Tak mau berlarut-larut, Jero yang merupakan politisi Demokrat ini segera mungkin mengagendakan pertemuan atara perusahan besar tersebut dengan dengan Komisi VII DPR untuk membahas permintaan dispensasi dari Freeport dan Newmont. "(Kelonggaran buat Freeport dan Newmont) belum diputuskan, karena ini menyangkut UU minerba, tidak bisa kami saja yang melakukannya, harus konsultasi dengan DPR," ujarnya Jero.
Yang begitu mengherankan, dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Bahan Tambang Kementerian ESDM Thamrin Sihite, pemerintah tak akan memberikan sanksi tegas bagi Freeport dan Newmont jika belum melaksanakan proses hilirisasi bahan mentah tambang di dalam negeri di 2014.
Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan memberi kebijakan khusus untuk Freeport jika terbukti tak mampu mengolah tembaga dan emas mereka di dalam negeri. "Ada fleksibilitas lah, tapi selalu dasar saya undang-undang," kata Thamrin beberapa waktu lalu.
Tulisan ini diambil dari berbagai sumber
