 |
| Foto: lensaindonesia.com |
Perlakuan diskiriminasi yang diterima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tempat kerjanya. Hal ini disebabkan lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia dalam memastikan supaya hak dan perlindungan warga negaranya terpenuhi.
“Sisi lain, paradigma pemerintah dalam menyelesaikan persoalan TKI juga tak banyak berubah,” kata Wahyu Susilo dari Migrant Care dalam diskusi "Diskriminasi Perempuan Buruh Migran" di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Untuk mengatasinya, kata dia, Pemerintah harus bisa menyelesaikan dua hal yang menjadi persoalan TKI, yakni sistem pendidikan dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
“Indonesia sebagai negara agraria harusnya bisa menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, bukan malah membiarkannya merantau ke luar negeri lalu dilabeli sebagai pahlawan devisa dengan alasan mengurangi jumlah pengangguran,” imbuhnya.
Sementara, Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari menyatakan sebagian besar TKI yang berangkat ke luar negeri berasal dari kalangan bawah yang berpendidikan rendah. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membuat pelatihan tenaga kerja.
Sayangnya, sampai saat ini, masih banyak oknum pemerintah yang menganggap TKI itu sebagai komoditas belaka. “Oknum tersebut melakukan pemalsuan data, waktu pelatihan tak sesuai standar, dan sebagainya. Mereka juga melakukan korupsi,” ujarnya.
Dita mengakui, terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat berpendidikan rendah mengakibatkan mereka mencari makan ke luar negeri sebagai TKI. Sekalipun dibangun tembok Berlin antara Indonesia dan Malaysia, katanya, “Masyarakat tetap akan melompati tembok tersebut karena mereka butuh makan,” pungkasnya.
Perlakuan diskiriminasi yang diterima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tempat kerjanya. Hal ini disebabkan lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia dalam memastikan supaya hak dan perlindungan warga negaranya terpenuhi.
“Sisi lain, paradigma pemerintah dalam menyelesaikan persoalan TKI juga tak banyak berubah,” kata Wahyu Susilo dari Migrant Care dalam diskusi "Diskriminasi Perempuan Buruh Migran" di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Untuk mengatasinya, kata dia, Pemerintah harus bisa menyelesaikan dua hal yang menjadi persoalan TKI, yakni sistem pendidikan dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
“Indonesia sebagai negara agraria harusnya bisa menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, bukan malah membiarkannya merantau ke luar negeri lalu dilabeli sebagai pahlawan devisa dengan alasan mengurangi jumlah pengangguran,” imbuhnya.
Sementara, Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari menyatakan sebagian besar TKI yang berangkat ke luar negeri berasal dari kalangan bawah yang berpendidikan rendah. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membuat pelatihan tenaga kerja.
Sayangnya, masih banyak oknum pemerintah yang menganggap TKI itu sebagai komoditas belaka. “Oknum tersebut melakukan pemalsuan data, waktu pelatihan tak sesuai standar, dan sebagainya. Mereka juga melakukan korupsi,” ujarnya.
Banyak TKI, diakui Dita, minimnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat berpendidikan rendah mengakibatkan mereka mencari makan ke luar negeri sebagai TKI. Sekalipun dibangun tembok Berlin antara Indonesia dan Malaysia, katanya, “Masyarakat tetap akan melompati tembok tersebut karena mereka butuh makan,” pungkasnya. (Yatna)
