Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, pembelian itu terasa sangat janggal. "Sangat banyak kejanggalan di dalam proyek, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang akan dibeli," ujarnya.
Lebih lanjut Neta mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk membeli binatang tersebut. "Masa harga kuda sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit," ujarnya.
Untuk itu, Neta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati proyek POPSP secara ketat dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Pasalnya, kata dia, anggaran tersebut sangat mungkin terjadi penyelewengan anggaran.
Dengan adanya pengawasan, lanjut Neta, semoga tidak ada oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini. Selain itu, lanjut Neta, proyek senilai Rp1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri.
Anggaran proyek POPSP itu merupakan di luar anggaran Polri 2013 sebesar Rp 43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada November 2012. "Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," imbuhnya.
Dari pendataan IPW selama ini, cukup banyak proyek pengadaan di Polri yg bersifat mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Sementera, Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius menjelaskan, harga sebesar itu telah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing hewan. "Ada kriteria yang harus dimiliki, hewan yang memiliki kemampuan yang sudah matang tentu berbeda dengan yang belum bisa apa-apa. Seperti anjing nanti mereka difungsikan untuk kemampuan mengendus narkotik," ujarnya, di Jakarta, Selasa (22/1).
Untuk lebih jelasnya, kata dia, Polri persilahkan pihak-pihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun yang diketuk DPR November 2012 lalu. "Proses anggaran ini diawasi DPR, dalam prosesnya nanti silakan semua pihak melakukan pengawasan, termasuk pengawas eksternal, KPK juga, silakan," ujarnya.
Mantan Waka Polda Metro Jaya ini menegaskan, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk belanja aset yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan operasional di lapangan. Namun juga untuk belanja rekrutmen personel Polri tahun 2013 dan operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.
"Rp 1,8 triliun itu masih harus dikurangi Rp 475 miliar untuk rekrutmen anggota Polri dan Rp 250 miliar untuk Tipikor Bareskrim, seperti rencana kerja Polri dalam menggenjot penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani Polri," papar Suhardi. Dia menyebut terdapat banyak item dari alokasi anggaran yang akan dibelanjakan dari anggaran Rp 1,8 triliun.
Yatna
