Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan Menggugat (Almastram) menggelar aksi di kantor Walikota Tangerang selatan (Tangsel) di kecamatan Setu, Senin (15/4/2013).
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar pemerintah daerah setempat serius dalam melaksanakan pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.
"Kami tidak puas dengan kinerja wali kota selama dua tahun terakhir. Karena masih banyak persoalan yang belum tuntas. Kami tidak tahan dengan mafia proyek yang gentayangan di dinas-dinas. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka dibiarkan?" ucap Sambul, Korlap Almastram.
Menurut orator aksi, Rombi, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kota Tangsel mengamanatkan pemekaran sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan masyarakat Tangsel. “Perjalanan pemerintahan di Tangsel selama ini masih diwarnai banyak kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Demo ini juga sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara massa dengan petugas. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Petugas dapat mengendalikan massa.
Karena Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tidak ada di tempat, maka perwakilan mahasiswa diterima oleh Kepala Bappeda, Teddy Meiyadi, dan Kabag Humas, Dedi Rafidi.
Menurut kedua pejabat pemkot Tangsel itu, sudah banyak hal yang dilakukan Wali Kota Tangsel."Seperti gizi buruk memang masih ada, tapi jumlahnya berkurang dari 85 orang menjadi 27 orang," ucap Teddy.
Namun untuk menuntaskan semua persoalan dibutuhkan waktu. "Yang pasti ibu wali kota terus berupaya mengatasi masalah yang ada," ujarnya. (Jong)
