Sikap yang diambil Jokowi telah menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan kemandirian bangsa dan melawan dominasi asing dalam perekonomian nasional.
“Untuk pertama kalinya kita mendengar ada pemerintah daerah yang berani mengatakan, ‘tidak pada bantuan pihak asing’, ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, dalam Serial Diskusi Kemandirian Bangsa ke-5 dengan tema "Jokowi Melawan Asing, Saatnya Menegakkan Kemandirian Bangsa!" Tebet, Jakarta, Senin (8/4).
Ray menilai, di tengah gugatan rakyat terhadap pemimpin bangsa yang kerap menjual harga diri bangsa, Gubernur Jokowi menunjukan kepeloporannya berani menolak rencana pinjaman Bank Dunia.
“Kita berharap Jokowi sebagai contoh dan teladan bagi pemimpin dunia, dan ini mengingatkan kita terhadap pendiri republik, kita bisa mandiri tanpa bantuan asing," tegasnya.
Selain Ray, Sejumlah LSM yang selama ini konsen menolak utang dari asing mendukung sikap mantan Walikota Solo tersebut. "Langkah ini seharusnya menjadi contoh untuk melakukan pengambilalihan kontrol, pengelolaan, dan penguasaan modal asing, khususnya di bidang sumber daya alam negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan
Dani mengapresiasi keberanian Jokowi, menurutnya sikap yang dilakukan Jokowi tidak dimiliki oleh Presiden SBY. “Komitmen Jokowi membatalkan kontrak merupakan langkah strategis dan menjalankan amanat bangsa dalam pasal 33, dimana bumi air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan untuk kemashalatan masyarakat," ujar Dani.
Selain itu, menurut Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng mengatakan negara kita sudah diambang bahaya kebangkrutan yang besar, dan kemungkinan besar masyarakat akan sulit menghentikan hutang luar negeri tersebut, karena hutang tersebut menjadi satu paket dari pembuatan undang-undang dan sampai kepada kebijakan pemerintah.
“Dengan hutang kita yang hampir mencapai 2.000 triliun ini sudah menjerat leher Bangsa Indonesia, di sini SBY harus berani mengambil kebijakan dalam ekonomi politik, dan pemerintah SBY harus menghentikan penghianatannya terhadap rakyat dan bangsa Indonesia,” tegasnya.
(Jong)
