Hal tersebut diungkapkan Rouf Qusyairi, sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI). Menurutnya, praktek KKN di negeri kian marak. “Saat ini kita hanya mendengar dan melihat banyak sekali korupsi dimana-mana, Namun kita tidak merasakan korupsi bisa diberantas aparat penegak hukum,” ujarnya saat diskusi refleksi gerakan reformasi 1998 di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Kamis (16/5).
Dalam acara tersebut juga dihadiri , Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata negara), Hanta Yuda
(pengamat politik), Ikhsan Mudjo (Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat), dan juga Syahganda Nainggolanc (Direktur Sabang Merauke Circle).
Banyaknya pertistiwa korupsi juga diakui Margarito Kamis. Ia menambahkan, padahal, sudah ada tiga lembaga hukum yang bertugas untuk memberatas tindak korupsi. Namun dari lembaga tersebut yang ada justru menimbulkan polemik soal siapa yang berhak untuk menangani persoalan pelaku korupsi. “Tentunya kita masih ingat saat KPK berpolemik dengan kepolisian hanya memperebutkan tersangka kasus korupsi simolator SIM,” ujar Margarito Kamis.
Untuk itu, ia pun mengusulkan agar dua lembaga hukum, yakni polisi dan kejaksaan dibebas tugaskan dalam memberantaskan korupsi. “Biarlah persoalan korupsi menjadi wewenang KPK,” ujarnya.
Menurutnya, polemik yang terjadi antar lembaga hukum tidak akan terjadi jika saja seorang Presiden mempunyai keberanian untuk membubarkan dua lembaga hukum tersebut atau meminta kedua lembaga hukum tersebut untuk menindak tegas mengatasi korupsi. “Jika saya Presiden maka saya akan mengacam akan membubarkan kedua lembaga tersebut atau memintanya secara serius dalam mengatasi korupsi. Jika ada UU yang menghalanginya dalam memberantas korupsi maka UU dihapuskan saja,” tegasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Hanta Yuda, ia menyebutkan penyebab maraknya praktek KKN selain disebabkan bobroknya moral para pejabat juga dipengaruhi tingginya biaya politik. “Korupsi tumbuh-subur akibat sistem politik transaksional dan berbiaya tinggi. “Bayangkan, biaya yang dikeluarkan caleg untuk bisa menang mencapai milyaran, sementara gaji DPR selama 5 tahun bekerja paling tinggi Rp 1,8 milyar,” ujar , Hanta Yuda.
Menurutnya, pejabat yang terjun ke dunia politik bukan lagi karena keinginan memperjuangkan cita-cita politik melainkan karena motif mencari uang. Akibatnya, lembaga kekuasaan politik hanya menjadi sarana untuk merampok kekayaan negara dan publik.
Akibatnya, tentunya bakal berpengaruh terhadap perekonomian bangsa ini. Namun, hal itu langsung dibantah Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Mudjo. Ia mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi pasca reformasi terutama jaman pemerintahan SBY mengalami kenaikan.
“Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana dari data tersebut menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi pasca reformasi 98, Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan tahun pada tahun 2012/2013 ekonomi indonesia merupakan yang paling stabil dibandingkan dengan negara China,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan kenaikkan BBM sangat tidak tepat. Ia pun mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang katanya meningkat, jika benar meningkat lantas kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Apalagi alasan pemerintah tersebut untuk menyelamatkan APBN.
Hal itu merupakan pembongongan, sebenarnya, jika benar APBN tengah guncang, maka seharusnya kenaikan BBM tidak menjelang pemiliu. “Kenaikan harga BBM menjelang Pemilu 2009 hanya dimanfaatkan untuk pencitraan salah satu partai politik saja,”
Menurutnya, jika benar kenaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, maka seharusnya rencana tersebut tidak menjelang Pemilu 2014. “Kenapa harus mendekati Pemilu 2014 baru menaikan harga BBM,” imbuhnya.
Rencana ini, kata dia, akan menimbulkan kerentanan terhadap munculnya praktik politik uang. "Maka rakyat miskin sebanyak 30 juta Kepala Keluarga, akan merasakan nanti bahwa SBY seperti Superman."
(Jong)
