“Karena ada upaya Kemenkes dan LKPP melahirkan peraturan monopoli (e-catalog) yang akan memuluskan praktek korupsi gaya baru. Dengan adanya e-catalog, kemenkes/rumah sakit/ dinas kesehatan bisa langsung membeli barang ke pabrik tanpa melalui tender,” jelasnya.
Cucu menduga ada upaya konglomerat alat kesehatan yang melakukan kongkalingkong dengan pemerintah untuk memuluskan serapan anggaran jelang pemilu dan pilpres 2014.
“Ini aturan yang dibuat oleh mafia konglomerat alat kesehatan yang berkolaborasi dengan oknum kementerian kesehatan dan politisi berkuasa, untuk memuluskan serapan anggaran menjelang pilpres,” paparnya.
Gakeslab yang hari ini juga melakukan rakernas di Jakarta masih belum mendapatkan kata sepakat untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Namun, mayoritas peserta Rakernas Gakeslab 2013 menyuarakan hal yang sama untuk menolak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan kepentingan usaha kecil.
“Jadi kalau e-catalog ini dilaksanakan, maka tender gak ada lagi, maka gampang kongkalingkongnya. Ini akan memadamkan nasib UKM di daerah-daerah. Ribuan UKM bisa mati total tidak punya kegiatan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Jawa Barat mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Uji materi diajukan ke MA.
(as/kapol)
