Masyarakat pun hanya bisa pasrah menerima langsung dampak kenaikan BBM. Mereka sudah tak tahu harus mengadu ke mana. Mahasiswa yang selama ini dipandang sebagai agen perubahan tak lagi bersua keras. Begitu juga dengan para anggota Dewan yang malah menyibukan diri untuk persiapan Pemilu 2014.
Setidaknya itu lah yang dirasakan masyarakat, Wawan pedagang gorengan di Ciputat, menolak keras kebijakan menaikkan harga BBM. “Sebenarnya jika boleh jujur, rakyat mana sih yang setuju dengan adanya kenaikkan harga BBM? Bahkan para pengusaha sekalipun belum tentu setuju,” ujarnya.
Jika BBM naik, lanjut Wawan, otomatis harga jual akan naik, jumlah pembeli akan turun atau pembeli akan mengurangi pembeliannya. “Pemerintah tidak mendapatkan dampaknya secara langsung, kita yang kena. Tapi, masalahnya adalah bagaimana hal yang tidak disukai masyarakat itu bisa disampaikan dengan baik dan pemerintah bisa mengerti akan hal itu,” jelas Wawan.
Dia juga menyinggung rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau bantuan langsung tunai (BLT), yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dari kenaikan BBM.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak akan menjadi obat yang dapat menyelamatkan masyarakat dari dampak kenaikan BBM. Soalnya, sudah jelas kenaikkan harga BBM memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang terkadang lebih tinggi dari nilai kenaikkan harga BBM. Sedangkan bantuan tunai hanya diberikan empat sampai enam bulan.
Penolakan juga disampaikan Wahyu, pedagang kaki lima, menurutnya sudah jelas-jelas masyarakat menolak akan kenaikkan harga BBM, Kenapa wakil rakyat tak mau mengikuti keinginan rakyat?. “Kalau memang begitu realitasnya percuma dong memilih wakil rakyat,” kata Wahyu.
Sebagaimana diberitakan disejumlah media, Ketua DPR, Marzuki Ali seakan telah menyimpulkan DPR telah sudah sepakat atas wacana menaikkan harga BBM. Hal itu disampaikan melalui sebuah pidatonya.
Dalam pidatonya, ia menyatakan "Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin. Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita. Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter-56 juta kiloliter. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU.
Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan."
"Hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Pimpinan Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan.
Gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu yang lalu, dan kekurangan pasokan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.
(Jong)
