 |
| Banjir di Jakarta |
Macet, banjir, dan pemukiman kumuh telah menjadi tema besar di DKI Jakarta. Untuk itu, siapa pun yang duduk di kursi Gubernur DKI dituntut untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Maka tak usah heran kritikan pedas akan mengalir jika tiga persoalan tersebut tak kunjung usai.
Pada satu kesempatan, presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal kemacetan yang melanda kawasan DKI Jakarta. Singkat cerita, SBY terkesan ingin melemparkan tanggung jawab soal kemacetan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meskipun pada akhirnya SBY mencoba memberikan sanggahan.
Langkah SBY ternyata juga para pengikutnya di Demokrat, Juru Bicara Demokrat, Ruhut Sitompul seakan tak jemu-jemunya melancarkan serangan terhadap Jokowi. Pria yang kerap disapa Si Poltak menilai apa yang dilakukan Jokowi hanya pencitraan sematas, Jokowi tak sanggup mengembankan tugas dalam menangani banjir yang melanda kawasan Jakarta. "Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," tegasnya.
Tak hanya itu saja, Ruhut menyebut ditangan Jokowi Jakarta semakin semrawut. Banjir terjadi di mana-mana. Kemacetan semakin parah. "Sekarang saja sudah amburadul, banjir dan macet makin gila," ujarnya.
Mendaapat kritikan tersebut, Jokowi sepertinya tak pernah ambil pusing. Ia bahkan mengaku tak pandai berdebat dengan Ruhut. "Saya ini enggak bisa debat, saya sudah ngomong, sudah mengakui bahwa saya enggak bisa debat, saya itu enggak bisa ngomong,” kata Jokowi.
Menolak debat bukan berarti Jokowi hanya diam atau marah mendengar segala macam kritikkan. Mantan Wali Kota Solo ini secara lihai memaparkan persoalan yang selama ini menjadi kendala pemprov DKI dalam mengurai masalah yang cukup komplek.
Di balik pemaparan Jokowi, jika saja baik SBY atau Ruhut sedikit lebih jeli menyimak apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya tengah mendobrak tembok-tembok Pemerintah pusat yang selama ini masih tertutup rapat sehingga publik tak mengetahui pasti siapa yang harus bertanggungjawab atas permasalah DKI Jakarta.
Bagaimana tidak, apa yang dipaparkan Jokowi soal Jakarta pada akhirnya menjadi bola panas yang mau tak mau pemerintah pusat harus menyambutnya, paling utama Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.
Jokowi mengatakan, banjir di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya Pemerintah DKI Jakarta. Soalnya, banjir Jakarta terkait dengan 13 sungai besar dan beberapa waduk yang kewenangan pengelolaan sungai ada pada Kementerian PU, sementara pemerintah daerah Jakarta hanya mengelola sungai kecil, saluran penghubung, dan saluran mikro.
Darinya pada akhirnya Djoko mengutuskan Wakilnya , Achmad Hermanto Dardak untuk menjelaskan soal banjir di Jakarta. Dia mengaku untuk pengelolaan Waduk Pluit dan Ria Rio telah diserahkan ke Pemprov DKI. “Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, itu tanggung jawab mereka (Pemprov DKI)," ujarnya.
Untuk Kementerian PU, lanjutnya, saat ini tengah mengurus 185 situ di Jabodetabek. Dia mengatakan pada 2014 akan ada satu situ lagi yang akan dikeruk kementeriannya.
Seakan merasa belum cukup, giliran Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto ikut angkat bicara. Dia mengakui mempunyai tugas dan tengah mengupayakan banjir di Jakarta semakin berkurang dalam rencana jangka panjang.
Djoko mengatakan, Kementerian PU sudah melakukan kegiatan untuk menanggulangi banjir, baik musim kemarau maupun musim hujan. "Tugas PU saat banjir adalah membantu hal-hal yang sifatnya darurat, seperti menyediakan perahu karet, alat-alat berat, pompa-pompa air kita siapkan, menyediakan air bersih. Itu tugas-tugas PU di saat-saat seperti ini," ujarnya.
Ia juga mengklaim, pihaknya sudah melakukan berbagai aktivitas untuk menanggulangi banjir, seperti menormalisasi sungai, memperbaiki pintu air, tanggul, waduk, dan situ. Beberapa sungai yang sedang dalam proses normalisasi, kata dia, adalah Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Krukut, Kanal Banjir Timur, dan Sunter.
Soal normalisasi Ciliwung, Djoko mengaku membuat sodetan senilai Rp 492,6 miliar yang akan mengalirkan debit air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Sodetan berdiameter 3,5 x 2 meter sepanjang 12,7 kilometer itu akan mengalihkan debit air dari Ciliwung sekitar 60 meter kubik per detik.
Djoko menambahkan, Kementerian PU juga menggarap proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek pengerukan alur sungai senilai Rp 275 miliar itu, kata Djoko, sudah siap dari segi rencana, pembagian tugas, dan dana.
Ada pun beberapa tempat yang dikeruk antara lain, Cengkareng Drain, Sunter Hilir, Sunter Muara, dan Kanal Banjir Barat. "Kalau Kanal Banjir Barat belum (dikeruk) karena ada masalah pembebasan tanah," tandas Djoko.
Selain soal banjir, Djoko juga secara khusus melarang niatan Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperbaiki jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. Pasalnya, jalan tersebut Jalan merupakan jalan nasional maka perbaikan Jalan TB Simatupang menjadi kewajiban pusat. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," lanjutnya.
Dia menegaskan, setiap jalan di Indonesia sudah memiliki wewenang masing-masing. Jalan nasional, kata Djoko, merupakan wewenang pemerintah pusat, begitu pula dengan jalan provinsi. "Saya tidak yakin, Pak Jokowi akan melakukan itu (memperbaikinya)," ucapnya.
Tulisan ini diambil dari berbagai sumber
