Semasa hidup mantan Presiden RI yang akrab disapa Gus Dur beberapa kali berbenturan dengan Front Pembela Islam (FPI). Pertikaian keduanya begitu ramai diperbincangkan media-media.Dari pertikaian tersebut, Gus Dur berkomentar "Tuhan Tidak Perlu Dibela." Ungkapan itu, bahkan telah menjadi sebuah judul buku terbitan LKIS.
Akhirnya pertikaian mereda setelah Gus Dur dipanggil pencipta, begitupula dengan konflik FPI mereda. Dan tiba-tiba media kembali memberitakan seputar FPI. Terdapat beberapa media yang memberitakan tentang penolakan FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Buntut dari penolakan warga Palangkaraya terhadap FPI munculkan pro dan kontra terhadap kasus yang terjadi, dan bahkan meruncing pada pembubaran organisasi massa (Ormas) tersebut.
Perihal tentang pembubaran Ormas mulai marak terdapat di berita, entah itu media elektronik dan media cetak. Berita yang mengangkat seputar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menuntut agar Ormas yang bersifat anarkis dibubarkan.
Apa yang terjadi di HI, Jakarta berbeda dengan Depok. Mereka yang terdiri dari sejumlah Organisasi Massa (Ormas) Islam di kota Depok. Melakukan aksi dengan mendatangi kantor DPRD kota Depok untuk menyampaikan aspirasinya terkait isu akan dibubarkannya FPI.
Mereka pun disambut langsung oleh ketua komisi A, Kurtipa Wijaya beserta jajarannya di ruang musyawarah DPRD Depok (20/2). Dalam forum tersebut hadir beberapa perwakilan anggota ormas dari Forum Mudzakaroh Syariat Islam (FORMASI), Majelis Nurul Anam, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Aksi gabungan tersebut, terdapat sebuah mengeluarkan pernyataan sikap terhadap peristiwa yang terjadi di Palangkaraya, yakni sebuah sikap penolakan yang dilakukan warga terhadap FPI dengan cara melakukan penghadangan, pengepungan.
Tak hanya itu, aksi yang ditenggarai oleh persamaan persepsi para ormas Islam di Depok bertujuan untuk mendukung dengan keberadaan FPI, terutama kota Depok, meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Selain itu, kedatangannya ke DPRD juga sebagai bentuk antisipasi terjadinya perpecahan di kota Depok karena takut masyarakat terprovokasi oleh isu di media yang menginginkan FPI bubar.
Dalam dialog tersebut, Koordinator FORMASI Depok, H. Ahmad Saefudin mengutuk keras aksi anarkis dan percobaan pembunuhan kepada keempat pimpinan FPI di Palangkaraya. Dan meminta KAPOLRI mengusut tuntas siapa dalang intelektual serta oknum pelaku anarkis? Serta meminta pemerintah tidak membubarkan FPI.
Kami memandang, bahwa FPI dalam tubuh umat Islam laksana tangan, inilah dakwah termulia, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, “bila kalian melihat kemungkaran maka perbaikilah dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu juga maka dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman”, tegas Saefudin.
Senada dengan kordinator FORMASI, dewan pembina Majelis Nurul Anam, KH. Zein Fachrudin pun mengecam tindakan anarkis tersebut dan meminta pemerintah serta masyarakat bertindak arif dan bijaksana terhadap FPI, jangan termakan isu dan tergiring opini publik yang menyesatkan.
Pada akhir pembicaraannya, ia meminta kepada media agar seimbang dalam memberitakan setiap tindakan-tindakan FPI. "Media selalu memberitakan hal-hal negatif tentang FPI sedangkan hal positif tak pernah dipublikasikan", tandasnya.
Hj. Conita Chossiyah, salah satu anggota partai PPP di Depok pun ikut berkomentar, "Pembubaran FPI sama saja membiarkan maksiat merajalela, FPI selalu berada di garda depan jika Aparat keamanan tidak mampu menangani masalah di lingkungan masyarakat, Depok sangat butuh FPI," tegasnya.
Menanggapi pernyataan dari beberapa perwakilan ormas Islam tersebut, Ketua Komisi A DPRD kota Depok, Kurtipa Wijaya angkat bicara. Komisi A DPRD kota Depok pun mengecam sikap anarkis dan pencegatan Pimpinan FPI di Palangkaraya, kami juga menolak FPI dibubarkan dan menghimbau agar masyarakat Depok tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang menginginkan kota Depok terpecah belah. (Iqbal)
