Warga Muara Baru Termiskinkan Air

JAKARTA - Siti Hartanti bersama suaminya sedang membeli air minum bersih dari penjual keliling. Satu pikul atau satu kaleng air bersih dihargai Rp 2 ribu. Setiap harinya ia membutuhkan tiga hingga enam pikul air bersih dan digunakan untuk mandi sekeluarga dan mencuci. Serta tiap minggunya, Siti memasok minimal tiga pikul.

“Seminggu kami punya stok tiga sampai enam pikul air. Tapi tergantung pemakaian, bisa banyak juga,” ujar perempuan 35 tahun ini, salah satu warga Muara Baru Jakarta Utara kepada Angkringanwarta Rabu siang (22/2).

Ia menceritakan kisah air langganan warga kampungnya, tepat sepuluh tahun lalu keluarga Siti masih berlangganan air dari PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), namun sekarang ia tak berlangganan kembali. Alasannya, air menjadi berbau dan warga jarang kebagian. “Sekarang beli aja, lebih gampang,” ujarnya.

Selain Siti, banyak warga Muara Baru lain yang tak kebagian air. “Sudah seminggu air kumat (tak kebagian). Terpaksa harus beli,” kata Sriwati warga Rt 7 Rw 17 Kecamatan Penjaringan.

Biasanya per bulan, ia harus membayar sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 80 ribu. Menurut cerita Sri, seminggu lalu air kembali menyala tapi berbau, berwarna kuning, dan keruh. “Kayak bau comberan deh pokoknya, trus airnya mati sendiri. Di rumah nggak kedapatan lagi.”

Pantauan Angkringanwarta Rabu (22/2) dari sepanjang Jalan Muara Baru Raya, hanya di Rw 17 yang kesusahan air bersih. Dimulai dari Masjid Gang Waringin hingga Muara Baru Elektro. Sepanjang gang-gang sempit dan rumah padat penduduk tersebut, mereka selalu membeli air bersih dari ledeng yang diperjualbelikan.

Permasalahan swastanisasi air ini sudah terjadi sejak awal adanya PT. PAM Jaya di ibukota Jakarta. Ditambah lagi dengan kedua mitra PAM Jaya yakni Palyja dan Aetra yang terus menaikkan harga air dan menggolong-golongkan harganya sesuai dengan tingkat ekonomi warga. Akibatnya, pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah tampak 'muter-muter' dan tak semua warga Jakarta mendapatkan hak air bersih.

Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHa) Muhammad Reza mengatakan sejak 2002 terdapat permasalahan air di Muara Baru. “Jadi ada tiga kategori pelanggan. Ada yang masih pelanggan PAM, ada yang baru jadi pelanggan setelah dikelola swasta, ada yang ingin jadi pelanggan tapi ditolak karena perumahannya ilegal,” ujarnya.

Namun, kata dia, masalah di Muara Baru itu adalah pelanggan PAM yang dari awal sudah ada dan tadinya baik-baik saja tapi sejak diswastanisasikan airnya tak mengalir. Setelah ditelusuri KRuHa, letak masalahnya adalah distribusi air muter-muter dan dialirkan lebih dahulu ke perumahan kaya.

“Karena ada harga golongan airnya juga beda-beda. Paling tinggi Rp 14.500 per meter kubik, dan paling murah Rp 4 ribu per meter,” katanya. Lanjutnya, harga yang ditetapkan sekarang Rp 7 ribu per meter kubik juga terlalu mahal.

“Seharusnya Rp 4 ribu saja.” Menurut Reza, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkewajiban mengurus masalah air ini dengan tegas. Termasuk, soal regonisiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Sesuai data KRuHa, ada 419.766 ribu pelanggan tapi hanya sekitar 94.856 ribu yang tak dapat air. Sedangkan pelanggan Aetra yakni 386.377 ribu hanya 54.474 ribu yang tak dapat air.

“Hampir 25 persen yang dapat air bersih. Sisanya, para pelanggan nggak mendapatkannya. Yang urgen nantinya jika tetap belum ada kesepakatan regonisiasi tersebut maka harga pelanggan yang dinaikkan tarifnya,” ujarnya. (M. Faiz)