Dalam pernyataan tersebut, disinyalir sengaja diciptakan guna memuluskan langkah Golkar dalam menyambut 2014. Apa lagi, Ketua Umum Aburizal Bakri tengah membangun citra untuk menaikan pamor.
Sebagaimana diketahui, Rizal yang saat ini merupakan salah satu kader Golkar, sementara posisi Anas sudah sangat jelas. Dari keduanya, pada akhirnya Golkar dengan Demokrat saling serang mewarnai kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang.
Serangan diawali Rizal yang menuding Anas Urbaningrum melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo terkait proyek Hambalang. Mendapat tudingan Rizal, politisi Demokrat I Gede Pasek Suardika langsung membela Anas. Ia menyebut apa yang dikatakan Rizal hanyalah kebohongan belaka dan sangat konspiratif.
"Langkah dan manuver Rizal Mallarangeng belakangan ini sangat konspiratif dan selalu menyerang Demokrat. Saya sangat sesalkan kenapa niat membela saudara kok digunakan untuk menyerang partai lain. Semua juga tahu Rizal itu orang Golkar saat ini," ujar Pasek, di Jakarta, Kamis (10/1).
Pasek menilai di balik perkataan Rizal sudah sangat jelas. Rizal tengah mengembalikan isu. Pasalnya, pertemuan antara Menkeu dengan Anas untuk membahas Hambalang tidak dapat dibuktikan.
Pasek melanjutkan, dari sanalah sangat jelas terselip agenda partainya. "Serangan Rizal terlihat jelas ada agenda partainya dalam statement-statement Rizal. Menkeu diserang terus kan tidak terlepas dari kasus divestasi saham Newmont, dan Anas diserang karena agenda politik 2014," terang Pasek.
Pasek menilai, logika konspiratif yang biasa dipakai dalam politik tidak pas dan pantas jika dipakai di bidang hukum. "Hukum itu bicara alat bukti, fakta hukum, tempos delicti, locus delicti, mens rea dan lainnya," katanya.
Untuk itu, lanjut Pasek, lebih baik Rizal fokus saja ke pembelaan kakaknya, Andi Mallarangeng dan jangan merangkap menjadi konsultan politik atau politisi tidak sehat. "Kami berusaha diam tidak menanggapi selama ini. Tapi kok terus-terusan menyerang dan membangun peradilan opini terhadap ketua umum kami," imbuh Ketua Komisi III DPR ini.
Diberitakan sebelumnya, Rizal meminta Menkeu Agus mengungkapkan secara jujur alasan yang melatarbelakangi kejanggalan penyetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) anggaran proyek Hambalang.
Menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkeu telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menyetujui permohonan anggaran Hambalang tersebut. Permohonan kontrak tahun jamak Hambalang disetujui Menkeu dan Dirjen Anggaran saat itu, Anny Ratnawati (sekarang Wakil Menteri Keuangan) meskipun hanya ditandatangani Sekretaris Menpora Wafid Muharam dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora. "Menteri Agus jujur saja. Jika jujur, kasus Hambalang ini akan terungkap semua," katanya.
Rizal mengaku menemukan sejumlah temuan yang di dalamnya terdapat kekuatan besar di balik kasus ini. "Terdapat kekuatan besar, itu pasti. Tapi masa bisa sih dua menteri enggak teken pengajuan kontrak tahun jamak, tapi langsung disetujui Menkeu. Tidak mungkin Pak Wafid sebagai Sesmenpora yang atur semuanya," ujar Rizal.
Rizal pun mempersoalkan proses penerbitan surat hak tanah untuk Hambalang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, di dalamnya terdapat kejanggalan karena tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi tanah sengketa tetapi kemudian bisa dipakai Kemenpora.
"Kita juga harus melihat Pak Joyo Winoto (Kepala BPN saat itu) itu ternyata teman baik dari Anny Ratnawati (Dirjen Anggaran Kemenkeu saat itu). Mereka sama-sama dari Brighton Institute. Anny juga merupakan orang dekat SBY, lingkaran dekat Istana," ucap Rizal.
Selain itu, Rijal juga mensinyalir adanya kedekatan orang-orang tertentu dengan pihak Istana, Rizal menyinggung pula peran Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kemenpora. Pokja Anggaran Komisi X menjadi pihak yang paling mengerti soal pengajuan anggaran Hambalang.
"Dalam Hambalang, karena ini proyek Olahraga, maka ada di pokja anggaran Komisi X. Siapa ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu?” tanya Rizal.
Rizal juga mengaku mempunyai bukti keterlibatan Demokrat lainnya, yakni dari pengurusan sertifikat tanah. Pengambilan sertifikat tanah dilakukan anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono. Padahal, lazimnya, hal ini diurus oleh kementerian terkait yang memiliki proyek itu.
Menurutnya, kejanggalan proyek Hambalang sudah tercium sejak proses lelang di mana awalnya diikuti perusahaan yang semuanya merupakan BUMN sehingga terlihat seperti diatur. Pemenang lelang Adhi Karya, disebutnya hanya sebagai broker yang kembali mendelegasikan tugasnya kepada subkontraktor PT Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.
Bos PT Dutasari, Machfud Suroso, bahkan memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Ia adalah Ketua DPD Demokrat Jawa Timur dan juga teman dekat Anas Urbaningrum.
Dengan rangkaian konstruksi kasus yang dibuatnya, apakah Rizal menduga kasus ini terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu? "Barangkali, tapi itu kan Mei dan ini akhir 2010. Bagus bagi penyidik agar jangan lupa konteks axis of power yang ada dalam kasus ini," imbuh Rizal.
(Yatna)
