Isu penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian memanas. Dimulai dari pihak Istana menyatakan siap pasang badan untuk menggagalkan aksi kudeta tersebut. Bahkan dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengancam akan melakukan penyerangan terhadap Sekretariat Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
Kali ini, giliran MKRI menggelar jumpa press, Ketua Presidium MKRI, Ratna Sarumpet mengaku kecewa dengan respon SBY soal kudeta. Menurutnya, SBY terlalu berlebih-lebihan dalam merespon apalagi sampai menyebut aksi ini adalah makar.
Ratna pun menegaskan, apa yang hendak dilakukan MKRI merupakan sebuah tindakan yang konstitusional dalam mengkritik pemerintah. Soalnya, kata dia, rakyat merupakan pemegang kekuaaan tertinggi di Indonesia dan Soekarno pernah berkata jika pemerintah dinilai tak bekerja sesuai dengan harapan rakyat, maka rakyat berhak menurunkannya. “Konstitusi dibuat untuk rakyat, bukan rakyat dibuat untuk konstitusi,” tegas Ratna, Minggu (24/3).
Melihat Indonesia hari ini, Ratna dengan tegas mengatakan jika pemerintahan SBY-Boediono telah gagal dalam membangun Indonesia. Tidak stabilnya inflasi, terus-menerusnya kegiatan impor kebutuhan pokok, tidak tersentuhnya kasus korupsi yang melibatkan elit istana khususnya keluarga Presiden menjadi bukti hancurnya kinerja pemerintahan SBY.
Karena itu, lanjutnya, pemerintahan transisi harus terbentuk sebelum 2014 agar pembenahan Indonesia kedepannya dapat terlaksana. Jika SBY masih bertahan sampai pemilu nanti, maka dipastikan pemilu akan kembali melahirkan Presiden dan legislator yang korup.
Hal itu, kata Ratna, bukanlah sesuatu yang asing di dunia politik. Syuriah bahkan Indonesia tahun 65 pun menggunakan pemerintahan transisi untuk kemudian membentuk pemerintahan yang baru.
Meski begitu, Ratna berharap agar pandangan masyarakat terhadap gerakan ini dinilai positif. Semoga saja, lanjutnya, tidak ada yang mewacanakan apa yang dilakukan MKRI merupakan sebuah kejahatan. Dia juga berharap agar Presiden merenung dan kemudian sadar untuk melepas jabatannya dan menyerahkannya kepada pemerintahan transisi demi perbaikan bangsa. (Adit)
