Pemerintahan yang korup membuat sistem demokrasi yang berlangsung di negeri ini masih terbelenggu kekuatan uang. Hal itu dapat dapat dilihat seperti Pemilu, baik tingkat pusat maupun daerah masih diwarnai politik uang.
Atas dasar itu, Sekretaris Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesi (MKRI), Adhie M Massardi menyebut demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi kriminal.
Menurutnya, demokrasi kriminal sudah terjadi sejak reformasi digulingkan. Refomasi, lanjutnya, yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam demokrasi ternyata gagal, bahkan bisa dikatakan semakin memburuk. “Demokrasi saat ini layaknya demokrasi Kriminal, partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat tidak jujur,” kata Adi, dalam konferensi pers di kantor secretariat MKRI, Minggu (24/3).
Selain persoalan uang, masalah elementer seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul. Hal ini kian memperkuat gagalnya demokrasi.“Kita sudah lihat hasilnya seperti apa, pemerintah saat ini sangat korup,” tegas eks juru bicara kepresidenan Gus Dur.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintahan ini sudah tidak lagi mempunyai legitimasi moral dalam menjalankan fungsi pemerintah. Untuk itu, Adhie mendesak agar penerintah
SBY-Boediono harus turun lebih cepat.
SBY-Boediono harus turun lebih cepat.
“Tidak ada alasan logis untuk mempertahankan pemerintahan SBY-Boediono. Karena Negara kita sudah jadi Negara gagal,” imbuhnya.
Soal kudeta, Adhie menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi akan adanya kudeta terhadap SBY-Boediono, karena isu kudeta sebenarnya dihembuskan kalanganIstana Negara. Karena MKRI sendiri menjamin aksi yang dilakukan akan berjalan damani di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami imbau kepada rakyat untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan yang provokativ seperti kata menteri pertahanan beberapa waktu lalu,” paparnya.
Adhie menyadari betul, aksi yang dilakukan MKRI akan disusupi pihak-pihak tertentu yang bertujuan membuat onar dan mengacaukan jalannya unjuk rasa.
(Jong)
