Saat lembaga pendidikan menjadi sebuah mall yang hanya ada jual beli. Maka tak mengheran jika nilai-nilai pendidikan jauh dari cita-cita bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Pemerhati pendikan, budayawan, akademisi, pemerhati hingga wartawan menyatakan penolakan terhadap sistem pendidikan yang berlangsung. Sebuah pernyataan yang diprakasai budayawan Arswendo Atmowiloto, Raimond Torwan, (wartawan Jakarta Post), Riris K Toha Sarumpet (Ketua Dewan Guru Besar UI), dan Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permanadeli.
Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Komunitas Gandaria 31 mengajak untuk merefleksikan kembali apa menjadi cita-cita guru bangsa. Menurutnya mereka, pola pendidikan yang terjadi dengan sistem kurikulum selalu mencomot model negara-negara maju hanya untuk meruntuhkan mental Indonesia sebagai bangsa, Tujuannya, agar Indonesai tetap sebagai kelas kedua.
Tak hanya itu saja, pembentukan kurikulum tersebut hanya merupakan bentuk rekayasa buat melanggengkan kekuasaan. Maka tak mengheran pendidikan sama halnya untuk melahirkan buruh-buruh baru. “Sebab apa yang diterapkan saat ini sama dengan apa yang diterapkan pada masa penjajahan,” ujar Risa Permanadeli.
Dalam paparannya, Risa menjelaskan jika dulu di jajah langsung para negara asing sedangkan untuk sekarang bangsa Indonesia dijajah melalui para penguasa bangasa sendiri. Sebenarnya, lanjutnya, apa yang terjadi saat ini tak lain merupakan kelanjutan dari politik ‘balas jasa’, yakni sebuah politik dengan cara Penjajah memberikan keistimewaan terhadap kelompok priyayi untuk duduk di bangku pendidikan kemudian masuk dalam birokrasi penjajah.
Maka selain hanya mengjejar ijazah, pendidikan pun hanya akan melahirkan kelas-kelas sosial yang sampai saat ini masih diperlakukan. Ambilah contah sekolah diaggap mempunyai kualitas yang unggul hanya diisi dengan orang-orang yang berada. Sementara untuk yang kurang mampu hanya mengisi kelas-kelas bawah. “Warisa apa yang diterapkan kolonial, yang mana Belanda/kulit putih adalah pengusa dan pribumi adalah rakyat jelata. Ini dalah pendidikan hubungan antara rakyat dengan kekuasaan,” imbuhnya.
Memang pada periode pra kemerdekaan, lanjutnya, pendidikan menjadikan manusia Indonesia sebagai makhluk non-analitik. Kini, pemerintah menggunakan istilah modernisasi dan globalisasi sebagai pembius. ‘’Yang terjadi adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menciptakan individu terdidik malah membentuk mahkluk berijazah. Peserta didik hanya menilai pendidikan buat mengejar ijazah,’’ imbuhnya.
Hal senada dikemukakan Raimond Torwan. Menurut dia, pendidikan yang mestinya hak setiap warga negara diubah menjadi ranah kekusaan pemerintah. Kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan kini berkembang menjadi hak prerogatif untuk melakukan penyeragaman, merusak watak kemajemukan dan mempertebal garis ketergantungan.
Karenanya, Komunitas Gandaria 31 menyerukan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei sebagai momentum mengembalikan hakikat pendidikan sesungguhnya sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara yang berhasil mendirikan taman siswa. ‘’Rakyat perlu disadarkan bahwa mereka memiliki kemerdekaan atas pendidikan dan dilindungi pemerintah,’’ tandas Raimond.
Komunitas Gandaria 31 juga mengeluarkan pernyataan menyikapi kondisi sistem pendidikan nasional saat ini.
Pertama, menolak kesewenangan pemerintah yang merampas hak warga negara guna mendapat pendidikan dan terbebas dari kebodohan dan mengubahnya menjadi hak prerogatif pemerintah guna mengatur rakyat.
Kedua, menolak campur tangah pemerintah dalam pengejawantahan hak multak warga terhadap pendidikan yang sesuai dengan keyakinan, pilihan hidup dan nasib bersama dalam kebodohan dan kemiskinan.
Ketiga, menolak segala rupa penyeragaman, pemusatan dan pemusnahan kebhinekaan yang dipaksakan pemerintah.
@AyodiaKelana
