Banyaknya masyarakat yang kurang memahami sistem politik secara benar, serta menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menimbulkan pertanyaan siapakah yang berperan dalam pendidikan politik pada masyarakat?. Pemerintahkah, partai politikkah, media massakah atau mahasiwa?
Menurut Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bunyamin Maftuh, perilaku politik masyarakat saat ini masih banyak yang kurang memahami sistem politik secara benar (Political lliteracy). Hal itu menyebabkan terjadinya kecenderungan penurunan partisipasi politik masyarakat (apatisme politik).
Ia menambahkan, jika pendidikan politik terletak pada pemerintah, maka yang terjadi sesungguhnya tidak ada kegiatan pendidikan politik yang terstruktur seperti halnya penataran pada masa orde baru, “Itu pun masih ada kelemahan dari sisi kekhawatiran terjadi indoktrinasi politik,” katanya setelah mengisi seminar di Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta, Selasa (11/6).
Memang, lanjutnya, pemerintah telah mengenalkan 4 pilar kebangsaan namun belum secara intensif dilakukan kepada masyarakat secara massif.
Sementara, pendidikan politik masyarakat yang berada pada partai politik lebih berorientasi pada pengejaran kekuasaan dan kurang pada peningkatan kesejahteraan anggota. “Para pengurus partai kurang mampu memberi contoh sikap dan perilaku politik yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Bunyamin juga menyoroti media massa yang cenderung memberikan pengajaran politik yang buruk kepada masyarakat dengan memperlihatkan tawuran,demo, pertengkaran anggota dewan dan pertengkaran sesama pengacara untuk membela para koruptor. “Sehingga lambat laun hal ini akan mengendap dalam pikiran masyarakat bahwa perilaku politik seperti itu,” jelasnya.
Menurut Bunyamin, peran mahasiswa dinilai sangat penting dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Mahasiswa tidak cukup menjadi praktisi intelektual akademis yang hanya duduk sambil mendengarkan dosen, lebih dari pada itu mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Bagi Bunyamin, mahasiswa harus berperan aktif dalam memberikan informasi politik kepada masyarakat mengenai track record para calon. Kemudian mahasiswa juga harus memberikan informasi mengenai kondisi politik, sehingga masyarakat mampu mengontrol situasi politik yang ada. “Itulah pendidikan politik yang sesungguhnya,” terangnya.
(RJ)
