Dalam dua tahun terakhir, beberapa survei dari lembaga riset banyak menghasilkan laporan jika masyarakat merindukan masa-masa saat Soeharto memimipin Indonesia. Namun, laporan Prapancha Research (PR) justru menyebutkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur lebih banyak diperbincangkan masyarakat.
Berdasarkan pemantauan PR melalui media sosial, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kata “Gus Dur” lebih sering dikicau ulangkan oleh masyarakat. “Gus Dur banyak diperbincangkan oleh orang-orang terkait kebijakan dan gagasannya yang tak biasa, justru menuai sentiment positif, yang tidak ditemukan terhadap figur-figur presiden lain pasca-Soekarno,” ujar Chief of Issues and Analytical Engineering Prapancha Research, Adi Ahdiat, kepada pers di Jakarta, Minggu (21/7).
Laporan ini tentu membuyarkan opini yang menyebutkan masyarakat Indonesia saat ini merindukan masa Orde Baru. Gus Dur yang memipin Indonesia selama 21 bulan nyatanya lebih dirindukan ketimbang Soeharto yan memimpin Orde Baru selama 32 tahun melalui pantauan media sosial.
Adi menambahkan, konflik antar masyarakat yang semakin banyak terjadi membuat keinginan masyarakat akan ketenangan memang semakin besar. Namun, laporan ini mendapati bahwa masyarakat Indonesia lebih menginginkan sosok yang lebih dari sekadar mampu menjaga stabilitas.
“Mereka menginginkan sosok yang mendekati bayangan ideal seorang bapak bangsa. Yang berusaha menyatukan kemajemukan bangsa bukan dengan kebijakan militeristik, melainkan dengan pendekatan humanis, membela kalangan minoritas, dan memiliki pemikiran-pemikiran visioner,” lanjutnya.
Sosok Gus Dur yang kontoversial, suasana santai Istana, dan guyonannya serta kalimat pamungkas “Gitu aja kok repot” menjadi bagian penting yang mengingatkan masyarakat akan sosok Gus Dur. Tentu hal ini menjadikan Gus Dur diingat sebagai sosok yang dekat dan tidak mengambil jarak dengan rakyat. Satu hal yang nyaris tidak ada dalam dunia politik Indonesia belakangan ini.
“Warisan utama Gus Dur adalah tindakan dan pemikirannya yang memperlakukan tiap warga sebagai subjek utama kehidupan bernegara di Indonesia. Itulah yang tampaknya dituntut publik, yang harus diteruskan oleh para pemimpin Indonesia ke depan,” tutupnya.
(dipa)
Sumber: Suara Pembaruan
