PRESS RELEASE
"IMI GOES TO CAMPUS"
"IMI GOES TO CAMPUS"
Indonesia adalah negara kepulauan yang ironisnya tidak memiliki maritime policy. Wilayah Indonesia 75 persen terdiri dari perairan, sayangnya tidak ada perhatian komprehensif terhadap berbagai potensi kelautan. Pembangunan negara ini terlalu berbasis darat (land-based oriented) sementara di lautan, banyak masalah justru muncul.
“Sebagai negara kepulauan, Indonesia harusnya memiliki maritime policy. Sebagai negeri yang pernah berjaya di lautan, Indonesia seharusnya tidak boleh ahistoris dengan menjadi negara berbasis daratan. Kita harus mendorong pemerintah saat ini dan nanti untuk menggagas dan mengimplementasikan kebijakan maritim,” kata Ketua Komunitas Maritim UIN, Arlian Buana, Kamis (14/6) di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Berbagai keterpurukan ekonomi yang dialami bangsa ini, tak luput dari absennya kebijakan maritim. Laut hanya diperlukan sebagai tempat untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), pembuangan limbah dan kegiatan ilegal.
Padahal, ekonomi maritim menyimpan potensi yang luar biasa untuk menggerakkan perekonomian nasional. Mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, wisata bahari, perhubungan laut, SDA non-konvensional serta insustri dan jasa maritim lainnya.
“Total potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar. Diperkirakan mencapai Rp 7.200 triliun per tahun, atau enam kali lipat dari APBN 2011 (Rp 1.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp 5.000 triliun). Ditaksir lapangan kerja yang tersedia sekitar 30 juta orang,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Insitute, Y. Paonganan, di kesempatan yang sama.
Di sisi lain, berbagai permasalahan di pesisir dan laut begitu banyak lantaran pemerintah tidak punya perhatian besar untuk kelautan. Mulai dari kemiskinan penduduk pesisir dan nelayan, hingga pencurian pihak asing terhadap sumber daya laut kita.
Ketika Singapura dan Malaysia berlomba-lomba membangun pelabuhan berkelas internasional tempat berlalu-lalangnya kapal-kapal dagang, kita hanya bisa menonton dan gigit jari.
Sebagai negara kelautan yang jauh lebih besar, kita justru bukan pemain utama di bidang maritim.
Ketidak-sadaran historis dan geografis ini, harus segera diakhiri.
Sudah saatnya, pemerintah mencanangkan maritime policy. Dewan Kelautan, tidak bisa tidak harus merumuskan visi dan kebijakan maritim yang komprehensif. Langkah besar harus dimulai untuk Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan tangguh.
(Arlian/ed.Ded)
