Saat mantan ketua KPK, Antasari Azhari hadir dalam acara yang ditanyangkan salah satu stasiun televisi swasta Metro TV, Kasus Century kembali mencuat. Pihak Istana pun dengan tanggap langsung meresponya. Pasalnya, dalam acara itu, Antasari mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejut istana, terutama bagi mereka yang disebut terlibat dalam skandal Century.
Dalam pernyataanya, Antasari mengakui telah hadir dalam sebuah rapat yang digelar pada 9 Oktober 2008. Rapat dengan pembahasan pencairan bailout Century langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua BPK saat itu (Anwar Nasution), Jaksa Agung (Hendarman Supandji), Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri), dan Kepala BPKP (Condro Irmantoro).
Sementara anggota kabinet yang hadir adalah Menko Polhukam (Widodo AS), Pelaksana Tugas Menko Perekonomian (Sri Mulyani Indrawati), Gubernur BI (Boediono), dan Menteri Sekretaris Negara (Hatta Rajasa). Antasari juga melihat kehadiran Juru bicara presiden saat itu Andi Mallarangeng dan Denny Indrayana.
Adapun tanggapan pihak Istana, melalui juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membantah pernyataan bekas Ketua KPK. “Tidak benar bapak presiden mengundang Ketua KPK saat itu, Antasari Azhar, untuk membahas penanganan bailout Bank Century,” kata Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana, Jumat (10/8/2012).
Menurut Pasha, SBY memang pernah mengadakan pertemuan di Istana pada 2008 lalu, namun pertemuan tersebut tidak membahas bailout Bank Century melainkan tentang pencegahan tindakan korupsi di tengah krisis ekonomi global.
Sangkalan lebih keras juga dilontarkan mantan anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengaku tak percaya sama sekali dengan pernyataan Antasari.
Ruhut menyebut Antasari sedang menghayal, mana mungkin mantan ketua KPK itu mengetahuinya, jika KPK tidak pernah ikut rapat kabinet. Ruhut menilai, pernyataan Antasari sangat bodoh. “Jangan bikin kodok ketawa, karena ketololan orang. Kapan KPK ikut rapat kabinet. Dia menghayal, dia masih jaksa agung muda," ujar Ruhut, Jumat (10/8/2012).
Pada dasarnya, apa yang dilontarkan mantan Ketua KPK itu dapat membuka sebuah langkah baru bagi KPK untuk membuka sebuah fakta yang telah lama tertimbun. Fakta itu berkaitan dengan langkah penyelamatan Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun.
Untuk itu, fakta harus segera diselidiki oleh penegak hukum. Apakah itu KPK, Polri atau Kejaksaan Agung. Ini momentum bagi penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik kasus tersebut. Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron.
"KPK harus mempercepat pemeriksaan siapa pun yang terlibat, baik penguasa paling atas sampai ke bawah. Jangan pandang bulu. Karena kasus ini sudah sangat membosankan rakyat," jelas Sukron, dalam keterangan persnya, Jumat (10/8/2012).
Jika lembaga hukum berani mengambil tindakan untuk menelusuri simpang siur kasus itu maka tidak menutup kemungkinan, terbongkarnya perampokan uang negara mendekati pemilu 2009 menjadi kenyataan. “Ini harus dituntaskan, kasus Century ini, untuk mengklarifikasi semua," kata politisi asal PPP Ahmad Yani, di Jakarta, Jumat (10/8/2012).
Bahkan Yani manyatakan pengakuan itu akan membuka skandal yang sama besarnya dengan skandal watergate di Amerika Serikat. Akibat skandal itu, Presiden AS Richard Nixon dipaksa harus mengundurkan diri.
"Kalau itu fakta menjadi kenyataan, maka saya kira tanpa harus melalui itu, budaya untuk mengundurkan diri lebih penting," kata anggota Timwas Century DPR itu. (DS)
