Mungkinkah, lantaran ada pihak-pihak tertentu yang sengaja dibuat sedemikian, dengan tujuan-tujuan tertentu. Jika benar demikian, maka tak mengheran jika sebuah peristiwa tak akan pernah bisa terungkap.
Padalah sudah ada beberapa tokoh yang telah menuliskan mengenai peristiwa Mei 98 sesungguhnya. Namun, dari ketiga tokoh baik mantan Presien RI, BJ Habibie dengan bukunya ‘Detik-detik yang Menentukan’, ketua Umum Hanura Wiranto, ‘Bersaksi Di Tengah Badai,’ dan Wakil Ketua Gerindar Fadli Zon ‘The Politics of The May 1998 Riots' atau ‘Politik Huru Hara Mei 1998’.
Dari ketiga buku tersebut, menurut Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie tak ada yang benar-benar objektiv, mana yang paling benar. “Buku tersebut hanyalah sudut pandang seorang penulis,” ujarnya dalam bedah buku ‘The Politics of The May 1998 Riots' atau ‘Politik Huru Hara Mei 1998’, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (21/5).
Maka, lanjutnya, mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sangatlah sulit. Pasalnya, setiap penulis dalam menulis sebuah buku tak terlepas dari unsur subyektivitas. “Sulit untuk objektiv, mereka menulis tak lepas dari penafsiran atas peristiwa maka tak ada yang benar-benar absulut,” imbuhnya.
Fadli sendiri ikut mengometari buku yang ditulis BJ Habibie. Menuruntya, apa yang ditulis mantan Presiden RI itu masih banyak yang perlu dikoreksi. Pasalnya, buku tersebut masih jauh dengan kenyataan dan juga tersebut terlalu memojokan salah satu pihak.
Untuk itu, ia pun memutuskan mencetak ulang bukunya dengan harapan generasi penerus bangsa tidak boleh membaca sejarah yang salah. Ia mengaku tak ingin peristiwa bersejarah ini dijadikan propaganda yang keliru. "Tujuan peluncuran dan diskusi buku ini adalah agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan bisa menghindari distorsi," imbuhnya.
Pasalnya, kata dia, terlalu banyak diskursus huru-hara Mei 1998 sering dipolitisir dan digembar-gemborkan menjelang pemilu atau kontestasi politik. Maka, lanjutnya, tak jarang, tragedi ini menjadi komoditas politik.
Bahkan, lanjutnya, fakta-fakta yang berkembang tak selalu didasarkan pada kejadian yang sesungguhnya. Pada arti tertentu ada upaya menjadikan tragedi ini sebagai kerusuhan rasial.
Fadli menolak jika buku yang ditulisnya merupakan bentuk pembelaan terhadap Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Namun, semuanya terserah kepada pembaca. “Jika ada yang menilai buku ini sebagai pembelaan terhadap Prabowo, itu semua terserah kepada pembaca,” imbuhnya.
Secara fakta, lanjutnya, terjadinya Tragedi Mei 1998 yang diikuti mundurnya Soeharto memang bukan tanggung jawab Prabowo sebagaimana yang selama ini ditudingkan, melainkan yang harus bertanggungjwab adalah Panglima Abri (Pangab), yakni Wiranto.
Ia menambahkan, posisi prabowo pada waktu itu merupakan Pangkontrad, yang hanya bertugas sebagai menyiapkan pasukan khusus. “Secara fakta Prabowo tidak bersalah,” imbuhnya.
Selain itu, terjadinya Tragedi Mei 1998 juga tak bisa dipisahkan dari rangkaian krisis moneter sejak Juli 1997 yang dimulai di Thailand dan menyebar ke beberapa negara lain di Asia termasuk Indonesia. Atas bantuan IMF, krisis moneter Indonesia berkembang menjadi krisis ekonomi dan melahirkan krisis politik.
sementara terkait penculikan para aktivis, Fadli menegaskan hal itu sama sekali tak ada hubunganya dengan tragedi Mei.
Hadir pada diskusi Tragedi Mei 1998 ini Guru Besar/Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Prof Salim Said.
@AyodyaKelana
