#Republik Twitter, Burung Mungil Penuh Intrik?

 Oleh Ahmad Sutan*
 
Sambil mengamati gerak-gerik dua kandidat capres dan cawapres, kira-kira apa lagi yang bakal ramai diperdebatan di dunia maya jelang Pilpres 2014.

Pada masa seperti ini, twitter yang digambarkan burung berwarna biru seakan lebih jitu untuk melakukan berbagai intrik.

Iya, jika bukan lewat twitter bagaimana mungkin selembar kertas berisikan tentang kematian Capres yang diusung PDIP, Jokowi begitu ramai berkicau hingga beberapa media sebesar Kompas.com bersedia memberikan ruang untuk memberitakan. Bermodal kicauan para pengguna twitter yang menumpahkan marah, kesal, sedih, bahagia, tertawa. Kicauan burung biru, yang ternyata tak seperti kelihatan yang tampil lucu, ia lebih liar sangat liar.

 Kejadian heboh di dunia maya ini apakah terhilhami salah satu film Drama Indonesia. Sebuah film yang mungkin bagi penggemar twitter sendiri mungkin tak akan lupa atau pernah menonton film #Republik Twitter, yang dirilis pada 16 Februari 2012 cukup menarik untuk disimak. Sang sutradara, Kuntz Agus cukup jeli memerankan Laura Basuki sebagai wartawan politik di media Linimassa.

Pencitraan dan intrik dalam dunia twitter akhirnya terbongkar juga. Adalah Abimana Aryasatya (Sukmo),  mahasiswa yang memberikan bocoran soal akun anonym yang bertugas memberikan asupan agar burung kecil imut itu terus berkicau tentang  Arif Cahyadi.

Hasilnya, sutradra sukses menggambarkan bagaimana para akun anomin memberikan kicauan yang tak lagi jelas pembatas antara fakta atau hanya kebohongan semata, atau memberikan ide cemerlang para politik untuk membayar orang yang bersedia 24 jam duduk di depan monitor.

Pada kesempatan lain sutrada mengeluarkan pendapat soal twitter. Menurutnya, jejaring sosial, dan bagaimana manusia mengubah pola komunikasinya melalui mediasi-mediasi teknologi menjadi perhatian yang menarik. Twitter adalah salah satu mediasi itu, di mana orang-orang bertemu, tumbuh, membesar, hancur dan hilang. pencinta menemukan jodohnya, pecundang menghujat pecundang yang lain, selebriti lahir dalam sehari dan beragam replika sosial yang ada dalam dunia twitter adalah bekal dalam menyusun film ini.

*Pecinta Kopi Ireng

Selamat Hari Buruh, Tangis Kartini di Makam Marsinah

Catatan Dede Supriyatna 

Sampai jelang mushala berkumandang azan subuh, perempuan itu belum juga pejamkan mata. Ia buka daun jendela, menatap jauh sejauh tatapan mata. Ia pun kembali menghampiri kertas kosong di atas meja.

Cukup lama merenung, seuntai kalimat akhirnya berhasil dilahirkan ‘Habis gelap terbitlah terang.’ Ia cermati baik-baik tiap kata per kata, air mata menetes, menangis sejadi-jadinya, berteriak-teriak.

Dialah seorang perempuan bergelung dan  orang-orang memanggil  Raden Ajeng Kartini.  Dikenal sebagai seorang pejuang persamaan hak antara laki-laki dan wanita, tak lagi mengenal perbedaan antara keduanya termasuk dalam berpolitik.

Lantas apa makna dari kata yang dilahirnya, jika pada akhirnya hanya digunakan penguasa untuk penyumpal terhadap jiwa-jiwa yang tak berdaya.

………….

Hari ini tanggal 1  Mei, hari yang dikenal sebagai hari buruh dunia. Pada hari ini juga atau pada saat ini unjuk rasa buruh rasanya bukan sesuatu yang asing lagi. Kegiatan menyampaikan tuntutan saat ini sudah jauh berbeda semasa Marsinah.

Oh, iya apa kabar dengannya?  Cerita yang terus mengulang-ngulang tanpa jelas jelas kapan terangnya (habis gelap terbitlah terang). Iya, Jauh sebelum itu, tepatnya 8 Mei 1993 seorang perempuan berusia 24 tahun ditemukan terbujur kaku dengan tubuh penuh luka setelah tiga hari lamanya dilakukan pencarian.

Dari kabar-kabar yang terus dihembuskan, Perempuan itu yang tak lain adalah Marsinah meninggal lantaran dibunuh lalu ditinggalkan begitu saja di hutan  Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. 

Kenapa Marsinah dibunuh? Itulah yang hingga kini arwah Marsinah terus bergentanyangan menghantui setiap orang yang terlibat atas kematian.  Namanya akan selalu berdiri di barisan palinng depan untuk berjuang atas kemerdekan bagi jiwa-jiwa yang dirampas hak-haknya.

Marsinah bukan orang yang  mungkin tak pernah mendengar atau membaca istilah  ‘Habis gelap terbitlah terang’.  Jika saja pernah mendengar atau mengetahui , kaginya kata tersebut tak akan pernah benar-benar hadir begitu saja tanpa ada perjuangan.

Hal itu juga membuat dirinya yang bekerja sebagai buruh di pabrik PT Catur Putra Surya aktif terlibat dalam unjuk rasa menuntut kenaikkan gaji Rp 1.700 menjadi Rp 2.250, sebagaimana  surat ederan Gubernur KDH TK I Jawa Timur No. 50/Th. 1992, yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya.

Namun sayang, Marsinah malah mendapatkan siksakan yang cukup  sadis hingga terkapar di gubug reog. Penyiksaan terhadap Marsinah dipaparkan Pakar forensik Abdul Mun'im Idries atas hasil temuan yang ditulis bukunya 'Indonesia X-Files, sebagaimana dilansir dari detik.com.

Dari temuan teserbut ditemukan berbagai kejanggalan visum. "Visum dari RSUD Nganjuk sangat sederhana karena hanya 1 halaman," terang Mun'im di halaman 27.

Menurutnya, meski jenazah Marsinah sudah dibedah, tapi tidak dijumpai laporan keadaan kepala, leher dan dada korban. Di dalam visum juga disebutkan Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. "Padahal yang seharusnya diutarakan pembuat visum adalah penyebab kematian (tusukan, tembakan, cekikan), bukan mekanisme kematian (pendarahan, mati lemas), " papar Mun'im.

Fakta persidangan juga menyebut Marsinah ditusuk kemaluannya dalam waktu yang berbeda. Tapi dalam visum, hanya ada 1 luka, pada labia minora. "Kejanggalan makin jelas ketika barang bukti yang dipakai menusuk kemaluan korban ternyata lebih besar dari ukuran luka," sambungnya lagi.

Beberapa visum lainnya juga terus disoroti oleh Mun'im. Ia menduga pembuatan visum atau lazim disebut visum et repertum itu dilakukan di luar kelaziman.  "Kematian Marsinah seperti selalu ada yang kurang," tandasnya.

“JANGAN ADA DENNY DI ANTARA KITA”*

#Surat Cinta untuk Denny JA

 

Di alam demokrasi ini, kita telah melahirkan

banyak karya-karya kreatif yang tidak cukup otoritatif!

 Rahmat Kemat

Bung Denny JA Yang Mulia… Pertama-tama saya hendak mengucapkan salam damai berpeluh cinta, sesuai nasihat Bung dalam karya puisi esai yang semata wayang itu, Atas Nama Cinta. Tanpa perlu berpatah-patah kata, saya kira Bung sudah tahu betul maksud coretan kecil dari “bukan sastrawan” ini. Sejujurnya, saya hanya bermaksud ‘membengkokan’ pandangan ‘lurus’ Bung perihal gerakan Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang Bung sebut sebagai fasis, ekstremis dan fundamentalis yang anti demokrasi itu―lihat kicauan@DennyJA_WORLD dalam “bukan catatan kaki” di akhir coretan kecil ini. Sebelum bertolak ke jantung persoalan, saya hendak mengingatkan bahwa istilah-istilah yang Bung gunakan itu―fasis, ekstremis dan fundamentalis―pada dasarnya sama kaburnya dengan istilah “berpengaruh” dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh itu.Jangankan menerapkan istilah ekstremis dan fundamentalis dalam dunia sastra, dalam wilayah agama saja istilah itu sungguh-sungguh problematis! Sebuah neologisme yang temaram, gelap dan gulita, bergantung pada subjek yang mengumandangkannya, apakah kaum rasionalis, kaum pencerahan, kaum liberal, kaum moderat, kaum puritan, kaum salafi-wahabi atau kelompok teroris? Masing-masing memiliki bingkai penafsiran yang berbeda sesuai pandangan dunia mereka. Lalu sekonyong-konyong Bung mempraktikkan “politik penandaan” dengan meminjam neologisme yang ambigu itu ke komunitas sastra untuk melabeli mereka yang Bung anggap sebagai kaum ‘pembredel’ hak-hak sipil dalam negara demokrasi.


Bung Denny JA Yang Mulia… Perlu saya tegaskan sedari awal, saya tidak menolak kesemestaan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, apalagi meminta negara untuk membredel buku tersebut―sebuah tuntutan yang hampir mustahil direspon oleh negara di musim yang serba sibuk ini, perkara publik yang jauh lebih besar saja seringkali tidak diurus oleh negara, apalagi masalah ‘remeh-temeh’ semacam ini.Perlu dicatat baik-baik―kalau Bung sibuk, mintalah kepada staf Bung yang berlimpah itu untuk mencatatnya―bahwa tuntutan saya adalah menggugat dan menolak pencantuman nama Denny JA, ya nama besar Bung itu, dalam buku 33 Tokoh SastraIndonesia Paling Berpengaruh. Dalam bahasa ushul fiqh, ini disebut dengan kaidah “yuthlaq al-‘âm wa yurâdu bihi al-khâs”. Jadi, jika saya menolak buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh besutan Tim 8 itu, yang saya maksud adalah menolak nama Denny JA sebagai “sastrawan paling berpengaruh” dalam buku tersebut. Selebihnya, saya sama sekali tidak mempersoalkan kemuliaan Bung sebagai konsultan politik atau pengusaha―atribut itu pantas diperoleh karena kecerdasan dan kerja keras Bung.


Bung Denny JA Yang Mulia… Marilah kita masuk ke jantung kegelisahan Bung perihal gerakan pecinta sastra yang Bung sebut “anti-demokrasi” itu. Malu betul rasanya saya ‘menceramahi’ Bung perihal bidang yang sangat Bung kuasai dari A-Z ini.Tapi tak apalah, toh manusia acap kali lupa atas apa yang selalu diingatnya. Pertama-tama saya hendak mengingatkan bahwa demokrasi meniscayakan prasyarat lain agar beroperasi sebagai suatu sistem politik yang ‘ideal’, yakni “nomokrasi” dan “meritokrasi”. Takdir yang sama sesunggunya berlaku pula dalam dunia sastra!―sebagaimana akan saya umbar dalam coretan ini. Demokrasi bukanlah panacea yang sanggup memulihkan 'penyakit' yang mendera bangsa ini dalam sekerdip mata; korupsi, kemiskinan, kekerasan (agama, etnik, domestik), defisit moralitas dan seterusnya. Jika demokrasi hendak berjalan baik, maka pertama-tama ia harus sedulur dengan “nomokrasi”. Apa itu nomokrasi Bung? Bung tahu betul itu. Ia berakar dari kata “nomos”, artinya “aturan hukum”. Jadi demokrasi itu harus sejalan dengan “rule of law" (aturan hukum) dan rule of law itu harus dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokasi yang berjalan tanpa nomokrasi akan menyulut kehidupan berbangsa dan bernegara yang carut marut, centang perenang, kacau balau, karena tidak ada otoritas.


Di zaman Orde Baru kita mengalami apa yang disebut “pemerintahan otoriter” karena tidak ada demokrasi, seperti yang Bung bilang itu; suara-suara kritis dibungkam, sastrawan-pemberontak dibui, media-massa diberedel dan sebagainya. Nah, sekarang ini, di era reformasi, demokrasi bukan menjelma pemerintahan otoriter, tetapi pemerintahan “tanpa otoritas”, karena demokrasi tidak dibalut oleh nomokrasi (rule of law). Sekarang ini kita mengalami defisit otoritas. Alhasil, segudang urusan publik yang seharusnya diurus oleh negara sama sekali tak diurus; kekerasan terhadap minoritas, nestapa TKI, pemerasan sumberdaya alam oleh pihak asing dan banyak lagi, semuanya dibiarkan oleh negara! Lebih dari itu, sekarang ini kita berada dalam situasi yang dapat disebut dengan istilah “break-state” (negara-retak). Rule of law berubah menjadi rule by law. Dalam rule of law, hukumlah yang berdaulat, hukumlah yang menentukan segala persoalan. Tetapi dalam rule by law, pemerintahan menggunakan hukum untuk kepentingan (individu dan golongan) sendiri. Pemerintah pusat membuat peraturan perundang-undangan untuk kepentingan partai politik dan penguasa modal, pemerintah daerah membuat peraturan daerah untuk melanggengkan dinasti politik dan jawara-jawara borjuis! Jadi, kalau perlu bikin saja UU, Perpu, PP, Perda dan seterusnya. Gampang sekali bikin itu Bung! Persoalannya, dalam rule by law, peraturan-peraturan itu dibuat untuk melegitimasi praktik-praktik “devilish” segelintir individu dan atau kelompok supaya tindakan-tindakan mereka memiliki landasan hukum, bukan demi menegakkan supremasi hukum!


Ahaa… Begitu pula nasib dunia sastra yang sedang kita perbincangkan di sini dan sekarang ini (here and now) Bung. Demokrasi sastra tanpa nomokrasi sastra! Kerajaan sastra tanpa otoritas sastra! Alhasil, setiap orang ‘berhak’mendaku diri sebagai sastrawan, bahkan “sastrawan paling berpengaruh”! Padahal ia bukan ‘berhak’ atas atribut itu, melainkan merampas hak-hak orang lain (baca:sastrawan lain) yang lebih berhak menyandang atribut itu. Baiklah, kita sebut saja kondisi ini dengan istilah “break-literature” (sastra-retak)―ingat istilah “break-state” di atas Bung. Marilah kita mundur sejenak untuk menjernihkan perihal istilah “break-literature” yang aneh ini dengan mengajukan pertanyaan mendasar; Apa yang membuat suatu karya disebut sebagai sastra? Bagaimana rule of the game dalam dunia sastra? Ah, saya kira Bung tahu jawabannya. Adalah kualitas “kesastraan” yang menentukan sebuah karya sebagai sastra. Hmm.. Jujur saja, sesungguhnya saya tidak berkompeten mendedah khazanah kebudayaanyang maha agung itu, sungguh saya merasa tertatih-tatih mengeja belantara sastra yang maha luas itu. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyelami samudera sastra yang maha luas itu melalui sekoci kecil tempat saya mengarunginya.


Oh ya, sebelumnya saya harus mengucap seribu maaf Bung, karena terpaksa harus menghadirkan seorang ‘penghulu’ untuk mengikatkan pengetahuan saya yang longgar di bidang sastra. Penghulu yang saya maksud adalah Roman Jakobson, cenayang bahasa dan sastra yang ‘sangat berpengaruh’ itu. Dalam Lingustics and Poetics, Jakobson (1960: 350-377) membaptis 6 (enam) fungsi bahasa sebagai modus komunikasi, yakni: (1) referential; (2) emotive; (3) conative; (4) phatic; (5) metalingual; dan (6) poetic. Fungsi terakhir inilah―fungsi puitis―yang menjadi tema sentral dalam karya klasik Jakobson itu, dan kebetulan saat inimenjadi sentrum perhelatan kita Bung. Marilah kita mulai dari persoalan mendasar yang diajukan ‘sang penghulu’ itu, “What makes a verbal message a work of art?” Pertanyaan ini persis menyentuh jantung perbincangan kita, yakni perihal puitika dalam sastra atau sebut saja “licensia poetica”―Jakobson kerap menyebut fungsi puitis ini dengan istilah “verbal art”. Dalam “Shakespeares Verbal Art in “Th’ Expense of Spirit”, Jacobson (1987: 71) menyodorkan formula sebagai berikut: “the poetic function projects theprinciple of equivalence from the axis of selection into the axis ofcombination.” Definisi ini mendedahkan tiga struktur dasar bahasa puitis, yakni: (1) kebebasan kreatif dalam diri penutur bahasa sebagai pencipta; sastrawan bebas memilih bentuk maupun makna yang tak terbatas pada poros paradigmatik (mentallexicon) untuk diproyeksikan pada poros sintagmatik (phonotacticand syntactic plane); (2) tatkala memproyeksikan pilihan bentuk dan makna pada poros paradigmatik itu, sastrawan dipandu oleh prinsip keseimbangan (the princple of equivalence); pada level struktural, hasil proyeksi tersebut muncul sebagai repetisi lingual yang variatif; pada level fonologis, muncul aliterasi dan asonansi atau rima; pada level sintaktis, muncul paralelisme struktur; dan pada tataran semantis, muncul paralelisme makna; (3) hasil konkret dari proyeksi tersebut adalah bahasa puitis, yakni bahasa yang bentuknya di-mark-up demi meraih sentuhan estetis.



Bung boleh saja tidak setuju dengan formula ketat Jakobson itu, karena banyak penghulu sastra lain yang menawarkan resep yang berbeda. Tapi saya kira para penghulu itu akan setuju jika dikatakan bahwa komponen dasar yang membuat suatu karya disebut sebagai sastra adalah “licensia poetica” itu, terlepas dari ragam penjabaran dari istilah itu. Tanpa komponen dasar tersebut, suatu karya tidak dapat disebut sebagai sastra. Maka sebut saja karya sejenis itu dengan istilah lain; karya jurnalistik, tulisan akademik, esai dan sebagainya. Ini aturan Bung, sebagaimana karya-karya yang bukan sastra juga memiliki aturan. Saya tidak bermaksud mendegradasi karya Bung sebagai bukan karya sastra. Pangkal soalnya bukan di situ. Yang saya persoalkan adalah klaim bahwa Bung adalah pembawa paradigma baru di dunia sastra, khususnya puisi, melalui apa yang Bung sebut dengan istilah “puisi esai” itu, yang lantas menghipnose Tim 8 untuk mendudukkan Bung dalam singgasana 33Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Pertanyaan saya, apa kriteria dan parameter yang digunakan untukmenjustifikasi bahwa puisi esai merupakan sebuah genre puisi baru? Siapa yang berhak menilai suatu karya sastra sebagai suatu genre baru dan atau telah menyodorkan suatu paradigma baru? Tentu saja komunitas sastra Bung, termasukmereka yang menolak buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh itu―mereka adalah sastrawan dan kritikus sastra, mereka memiliki banyak karya dan berkarya dengan penuh dedikasi. Ah, alangkah baiknya saya ber-husnuzhan saja, bahwa Bung memang tidak mengenal mereka. “Tak kenal maka tak tahu”, begitu menurut ungkapan yang “gak klasik-klasik banget”. Saya kira mereka bukan imun terhadap paradigma baru dalam sastra, lebih khusus lagi puisi, tetapi hendak menyoal perihal paradigma ‘kebaruan’ yang Bung tawarkan itu.


Jika boleh, perkenankalah saya keluar sejenak dari dunia sastra dan beralih ke dunia lain yang justru lebih intim dengan kehidupan Bung sebagai ilmuan sosial. Saya hendak meminjam istilah “sains normal” (normal science) dari Thomas Kuhn. Ia menawarkan definisi berikut: “normal science means research firmly based upon one or more past scientific achievements, achievements that some particular scientific community acknowledges for a time as supplying the foundation for its further practice” (1970: 10) Terminologi sains normal ini penting untuk mengidentifikasi kemunculan paradigma baru dalam revolusi ilmu pengetahuan―Kuhn menyebutnya dengan istilah “pergeseran paradigma” (paradigm shift). Namun sebelum beranjak ke soal geser-menggeser itu, sebaiknya kita simak dulu apa itu paradigma. Kuhn menyatakan, “a paradigm governs, in the first instance, not subject matter but rather a group of practitioners. Any study ofparadigm-directed or of paradigm-shattering research must begin by locating the responsible group or groups” (1970: 180). Dalam lembaran lain, Kuhn menegaskan, “The term “paradigm” is used in two different senses. On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community. On the other, it denotes one sort of element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which, employed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for the solution of the remaining puzzles of normal science” (1970: 175).


Kendati Kuhn sedang mendedahkan konsep paradigma dalam wilayah sains, namun saya kira resep Kuhn juga dapat diteguk oleh dunia sastra, lebih tepatnya komunitas sastra. Saya hendak menegaskan bahwa sebelum suatu karya sastra diklaim sebagai sebuah paradigma baru, maka pertama-tama ia harus dibenturkan terlebih dahulu dengan, kita sebut saja, “sastra normal” (normal literature) yang telah disepakati oleh komunitas sastra. Persis di sinilah salah satu cedera metodologis yang tak dihiraukan oleh Tim 8, khususnya Ahmad Gaus sang pembaptis Denny JA. Sebuahkarya sastra pertama-tama adalah milik komunitas sastra―tanpa menafikan kontribusi pembaca, penikmat, masyarakat umum sebagai bagian di dalamnya. Oleh karena itu, pihak yang paling otoritatif―kita kembali pada soal otoritas di atas―untukmenilai sebuah karya sebagai suatu karya sastra, termasuk dalam hal ini revolusi sastra, pergeseran paradigma sastra, pembaruan sastra, pertama-tama dan terutama adalah komunitas sastra. Lantas sejauh mana komunitas sastra telah memberikan pengakuan terhadap puisi esai itu? Mungkinkah tolak ukur inovasi dalam sastra hanya didasarkan semata-mata pada kelainan genre yang disandang puisi esai itu? Jika puisi esai belum dapat dikatakan sebagai paradigma baru dalam puisi, bagaimana mungkin Denny JA dapat dinobatkan sebagai tokoh sastra yang melakukan pembaruan dalam puisi, apalagi sebagai tokoh sastra “paling berpengaruh”? Lantas bagaimana mengukur pengaruh DennyJA dan sejauh mana pengaruhnya sementara ia sendiri ‘makhluk’ baru di jagat sastra dengan karya yang semata wayang itu? Jangankan inovasi baru sejenis puisi esai, gerakan-gerakan intelektual-artistik yang besar-besar saja membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk mendapat pengakuan publik di masing-masing bidangnya, sebut saja romantisme, realisme, surealisme, posmodernisme, dekonstruksionisme dan sebagainya. Begitu pula tokoh-tokoh sastra yang ditulis oleh Daniel S. Burt dalam bukunya yang berjudul The Literature 100: A Ranking of the MostInfluential Novelists, Playwrights, and Poets of All Time, seperti William Shakespeare, Dante Alighieri, Homer, Leo Tolstoy, T.S. Eliot, Anton Chekhov, Samuel Beckett, Albert Camus dan sebagainya. Mereka layak menduduki posisi itu―meskipun mungkin masih bisa diperdebatkan―karena kontribusi mereka yang luar biasa di dunia sastra. Lantas bagaimana kita mengukur kontribusi atau pengaruh mereka itu? Itu perkara mudah Bung, deretkan saja daftar kajian-kajian ilmiah-akademis, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang telah membahas aliran-aliran atau tokoh-tokoh tersebut. Saya kira itu lebih dari cukup dan dapat melegitimasi sebuah buku yang menggunakan nomenklatur “pengaruh” dalam judulnya. Bukankan itu terukur (measurable), Bung?


Bung Denny JA Yang Mulia… Sejauh ini kita sudah mendiskusikan keniscayaaan hubungan antara demokrasi dan nomokrasi, jika kita hendak membangun tatanan demokrasi yang sehat. Di samping itu, sebagaimana Bung juga tahu, demokrasi harus ditopang oleh "meritokrasi". Dari segi orangnya, sistemnya atau rekrutmen kepemimpinannya, demokrasi yang baik itu harus sejalan dengan meritokrasi. Dalam demokrasi, idealnya rekrutmen pemimpin berdasarkan prestasi dan pencapaian (achievement), bukan berdasarkan kekayaan, popularitas atau dinasti politik. Saya kira Bung tahu betul bagaimana senator-senator di Amerika harus merangkak dari bawah untuk menduduki jabatannya. Bahwa dalam kasus-kasus tertentu ada faktor keturunan atau dinasti politik, saya kira itu sesuatu yang alamiah. Itu namanya social capital, sebuah keuntungan yang dimiliki orang-orang tertentu, katakanlah mereka berasal dari keluarga Kennedy atau Bush. Tetapi sebagaimana Bung ketahui, mereka tidak bisa ujug-ujug menjadi senator, tetapi tetap menempuh proses melalui jalur-jalur meritokrasi. Dinasti itu sah di mana-mana, tetapi dalam konteks demokrasi, dinasti itu harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip meritokrasi. Dengan kata lain, dinasti itu hanya menyediakan social capital saja, tetapi tidak dengan sendirinya dicapai kalau orang itu tidak in charge. Sayangnya kita bukan di Amerika Bung. Di sini, di Negeri Yang Maha Lucu ini, basis rekrutmen pemimpin dan pejabat negara serta kader-kader politik di lembaga legislatif seringkali tidak didasarkan pada prinsip-prinsip meritokrasi, melainkan berdasarkan social capital atau economic capital  Bung. Saya tidak bermaksud menggeneralisir situasi negeri, namun hanya hendak menyatakan bahwa adegan itu kerap terjadi dalam banyak kasus.


Ahaa… Lagi-lagi begitu pula nasib dunia sastra yang sedang kita perbincangkan di sini dan sekarang ini Bung. Demokrasi sastra tanpa meritokrasi sastra! Orang ujug-ujug bisa menjadi sastrawan berdasarkan polling, SMS, atau pengunjung website. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa sastra hanya milik sastrawan atau hanya sastrawanlah yang berhak membuat karya sastra. Saya juga tidak menganut konsepsi birokrasi dan produksi kapitalis yang membuat separasi dan spesialisasi profesi yang ketat berdasarkan konsep division of labour atau divison of works, sehingga mencegah orang untuk menembus batas-batas cakrawala potensi kemanusiaan yang dimilikinya. Siapapun berhak membuat karya sastra―entah itu akademisi, ulama, politisi, tukang cukur, anak jalanan dan seterusnya―baik untuk meraih kepuasan estetik atau sebagai medium untuk mengkomunikasikan ide, gagasan dan wacana apapun itu. Soal utama saya bukan di situ Bung, tetapi soal penahbisan Bung sebagai sastrawan paling berpengaruh oleh Tim 8. Lucu sekali ketika membaca ‘reportase’ Ahmad Gaus dalam buku tersebut bahwa indikator yang digunakan untuk menahbiskan Bung sebagai sastrawan paling berpengaruh adalah jumlah pengunjung website dan terbitnya sejumlah buku puisi esai yang menganut ‘aliran’ Bung. Ironisnya, perkembangan puisi esai itu sendiri dimungkinkan karena Bung, meminjam ungkapan Katrin Bandel, “menciptakan pengaruh sendiri lewat marketing cerdas dan sayembara yang diadakan atas inisiatif sendiri, dan, yang palingpenting, dengan pendanaan yang sangat luar biasa.” Penjelasan lebih lengkap tentang strategi marketing puisi esai Denny JA via internet ini dapat dilihat dalam tulisan Sahlul Fuad, “Membongkar Statistik Puisi Esai Denny JA”.


Pertanyaannya, di mana spirit meritokrasi Bung sebagai seorang demokrat tulen? Bagaimana perasaan Bung jika seandainya saya selama tiga tahun belakangan ini bergiat sebagai konsultan politik, lantas nama saya sekonyong-konyong tercantum dalam sebuah buku berjudul 33 Konsultan Politik Indonesia Paling Berpengaruh, sementara nama anda tidak tercantum di dalamnya? Sebagai seorang demokrat tulen, Bung mungkin saja tidak akan marah besar atau menggugat agar nama saya dikeluarkan dari daftar tersebut. Tapi mustahil rasanya jiika Bung diam seribu bahasa. Bung tentu akan menyoal dan mempertanyakan kriteria, parameter, validitas ketokohan saya dalam bidang tersebut? Bukan semata-mata karena saya masuk di dalamnya, tetapi juga karena Bung yang telah betrtahun-tahun begelut di bidang itu tidak ada di dalamnya. Begitu pula dalam kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Pencantuman nama Bung di dalam buku itu cenderung mengecilkan dan meremehkan posisi dan kontribusi sastrawan-sastrawan lain―baik yang telah wafat maupun masih hidup, baik yang tercantum atau tidak tercantum dalam buku tersebut―yang telah mendedikasikan segenap atau sebagian besar hidupnya untuk berproses dan berkarya di wilayah sastra.


Kenyataan itulah yang menyulut kecemasan dalam diri saya Bung, sebuah kecemasan eksistensial (angst) dalam terminologi Heidegerrian, kecemasan yang tidak menentu, kecemasan terhadap masa depan sastra Indonesia! Jika demokrasi sastra kita dibangun bukan atas dasar prinsip-prinsip nomokrasi sastra dan meritokrasi sastra, tetapi berdasarkan kuasa modal dan obsesi ketenaran, maka kita akan menyaksikan di negeri ini bukannya demokrasi sastra, melainkan plutokrasi sastra!


Barangkali Bung sulit memahami argumentasi saya yang tidak sistematis dan melompat-lompat ini. Bung bebas menyebutnya sebagai coretan anak-anak, tidak akademis, tidak argumentatif. Jika menurut Bung tulisan ini memang demikian, maka mohon kiranya Bung berkenan menyebut tulisan ini sebagai “esai-puitik”; esai yang bukan esai, puisi yang bukan puisi; esai yang bukan puisi, puisi yang bukan esai, tetapi “esai-puitik”―sebagaimana rumusan Ahmad Gaus yang membaptis paradigma puisi esai dan ketokohan Bung di 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh itu.


Bung Denny JA Yang Mulia… Atas Nama Cinta… Marilah kita membangun rumah kebudayaan Indonesia dengan sayap-sayap kejujuran dan keringat-keringat kemuliaan!


Rahmat Kemat

(Bukan Sastrawan)


*Frase “Jangan Ada Denny di antara Kita” dalam judul coretan ini saya kutip dari celoteh salah satu penggerak #CIPUTATMENOLAK PEMBODOHAN, Purwo Sasmito a.k.a. Ipoenk Dan Ipoenk


*Tulisan ini sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan #CIPUTAT MENOLAK PEMBODOHAN dan gerakan-gerakan serupa lainnya.



BIBLIOGRAFI


Daniel S. Burt, The Literature 100: A Ranking of the Most Influential Novelists, Playwrights, and Poets of All Time, NewYork: Infobase Publishing, 2008.


Jamal D. Rahman dkk., 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, Jakarta: Kepustakaan PopulerGramedia, 2014.


Katrin Bandel, “Beberapa Catatan Atas Judul “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”, dalam http://boemipoetra.wordpress.com/2014/01/06/beberapa-catatan-atas-judul-33-tokoh-sastra-indonesia-paling-berpengaruh/.


Roman Jakobson & L.G. Jones, “Shakespeares Verbal Art in “Th’ Expense of Spirit”, in K. Pomorska & S. Rudy (ed.), RomanJ acobson: Languange in Literature, Cambridge, Mass., London: The BelknapPress of Harvard University Press, 1987, pp. 198-216.


Roman Jakobson, “Closing Statement: Linguisticsand Poetics”, in Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Languange, New York & London: The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & Sons, Inc., 1960, pp. 350-377.


Sahlul Fuad, “Membongkar Statistik Puisi Esai Denny JA”, dalam https://www.facebook.com/notes/sahlul-fuad/membongkar-statistik-puisi-esai-denny-ja/10151910619963837.


Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, Enlarged, Chicago: University of Chicago Press, 1970.



BUKAN CATATAN KAKI:



Berikut ini beberapa daftar kicauan Denny JA dalam akun twitternya @DennyJA_WORLD,Sabtu (18/1/2014):


 (1) Mengapa petisi "membredel" buku33 sosok sastrawan layu sebelum berkembang? ini banyak ditanyakan pada saya.#petisi


(2) Yang hadir dalam demo ke PDS HBJassin kemarin kok hanya 17 orang saja, bukan ratusan spt yg mereka rencanakan?#petisi


(3) Petisi "membredel" buku33 sosok sastra itu ditinggalkan publik karena membawa gagasan yang berbahayabagi kebebasan berkarya. #petisi


(4) Meminta pemerintah menghentikanperedaran buku 33 sosok sastra itu gagasan era "kuda gigit besi". Iniera kebebasan berkarya. #petisi


(5) Meminta pemerintah"membredel" buku 33 sosok sastra membuat mereka menjadi "kaumekstrimis" dunia sastra. #petisi


(6) Yaitu kaum yang tak bisa menerimakeberagaman pendapat dan opini yang disediakan oleh demokrasi dan budayamodern. #petisi


(7) Yaitu kaum yang tak hendakmemelihara tradisi yang membiarkan "seribu bunga berkembang" di duniaopini sastra. #petisi


(8) Yaitu kaum pemalas, tak inginmembalas karya dengan karya, tapi meminjam kekuasaan pemerintah memberanguskarya yg tak disukai. #petisi


(9) Demokrasi membolehkan warga atausekelompok orang membuat opini rangking soal apapun. Lalu menerbitkannya.#petisi


(10) Demokrasi juga membebaskan wargamisalnya membuat rangking 33 karya terburuk sepanjang masa. Lalumenerbitkannya. #petisi


(11) Yang fatal di dunia demokrasiadalah meminta pemerintah membredel karya yang tak kita sukai atau kita anggapburuk. #petisi


(12) Menjadi aneh jika pejuang yangmeminta pemerintah "membredel" buku adalah mereka yang menikmatikebebasan berkarya. #petisi


(13) Kita sadar bahwa kaum ekstrimistak hanya ada di dunia agama, tapi juga dunia sastra #petisi


(14) Kita sadar bahwa kaum fundamentalis yang anti keberagaman tak hanya ada di dunia agama tapi jugasastra. #petisi


(15) Kita sadar ternyata kaum facistyang anti kebebasan tak hanya ada di dunia politik tapi juga sastra. #petisi


(16) Padahal mudah saja mengalahkanbuku 33 sosok sastra itu. Buatlah karya yang lebih baik. Tapi mereka malasmelakukannya. #petisi


(17) Pendukung petisi"membredel" buku ini pada waktunya akan dikenang sejarah sebagai kaumekstrimis dunia sastra. #petisi


(18) Itulah sebabnya mengapa petisi"membredel" buku 33 sosok sastra itu layu sebelum berkembang. #petisi


(19) Dunia sastra akan terus tumbuhdi tangan mereka yang berkarya, bukan mereka yang meminta pemerintah"membredel" karya. #petisi

Surat untuk Jamal: Maaf, Saya Tak Kenal Denny JA

Bagi saya mengenalnya bahkan  beberapa kali berbincang dengannya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, saat mengetahui salah satu senior saya di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) INSTITUT merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Sastra Horison, Jamal D Rahman.  

Satu-satunya majalah yang saya kenal sewaktu duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sejak saat itu pula saya dengan sahabat karib terinspirasi menjadi seorang sastrawan. Namun hingga kini impian menjadi seorang sastrawan apa lagi menjadi tokoh paling berpengaruh tak kunjung datang.

Pada kesempatan lain, semasa saya masih terlibat dalam organisasi membuat kesepakatan untuk mengundangnya sebagai pemateri dalam panitia Training INSTITUT.  Medengarkan apa yang dipaparan dengan  disertai contoh-contoh kalimat, dari pemilihan kata pada kalimat, pemilihan sudut pandang dalam menentukan berita, yang sederhana namun ternyata tak mengurangi daya kritis. Setidaknya itu pandangan saya.

Pertemuan itu ternyata membawa pada pertemuan selanjutnya, sebuah pertemuan tanpa disangka-kang kian takjub saya terhadap dirinya.  Sejumlah tanya yang rasanya ingin segera disampaikan. Sayangnya, setiap pertanyaan hanya menggelantung di dalam hati. Satu hal yang pasti, kekaguman saya akan dirinya kian bertambah.

Puncaknya, saat saya berkunjung ke kediamannya. Rumah yang sederhana dengan deretan buku-buku ditambah aktivitas sebagai seorang penulis. Dari situ,  rasa yakin saya menuju final dan sangat mungkin ia pun akan mengaminkan, bahwa untuk menjadi seorang sastrawan atau penulis bukan sebuah perkara mudah, butuh yang namanya kesabaran, memupuk keyakinan, dan tentunya perjuangan (Proses).

Sejauh mana orang sabar akan proses maka keinginan menjadi sastrawan bisa sangat mungkin terbuka lebar. Bukankah itu juga yang terjadi terhadapmu dalam sebuah pencapaian.

Berharap pada putaran waktu, namun angka pada jam dinding tak kunjung mempertemukan kita dan namamu menguap begitu saja.  Pada suatu suatu saat mampir sebuah kabar yang begitu sangat mengejutkan. Seandainya bisa digambarkan, bagaimana kabar negatif datang setelah sekian tahun lamanya tak mendengar kabar.

Percaya atau menolak, pilihan yang sangat sulit. Bagaimana mungkin dia merelakan tanggapan miring hanya lantaran ia sebagai ketua Tim 8 mencantumkan nama Denyy JA sebagai salah satu tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh.

Dibantu beberapa teman, tim ini pun menyusun buku  ’33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh’ . Berikut ini  Tim 8 terdiri dari Jamal D. Rahman (Ketua), Acep Zamzam Noor, Agus R. Sarjono, Ahmad Gaus, Berthold Damshäuser, Joni Ariadinata, Maman S. Mahayana, Nenden Lilis Aisyah (anggota). 

Kecewa, hal yang sangat mungkin terjadi bagi pengagum seperti saya. Namun, apakah yang perlu dilakukan membela secara mati-matian saat demburan ombak yang tak pernah jemu.  Mungkinkah rasa ini akan melenyapkan rasa kagum, entalah.

Sebagai penguat saja, rasa kagum saya lebih lantaran kiprahnya di dunia sastra bukan hal yang lainnya. Majalah bernama Horison yang g pada akhirnya membawa saya pada  novel karya  Mochtar Lubis, ‘Harimau! Harimau!’ dan  ‘Jalan Tak Ada Ujung’. Siapa Mochtar Lubis, tanpa harus diperjelas lagi semua  orang yang berkecimpung dalam dunia sastra Indonesia telah mengenalnya?

Dari majalah yang tak cukup tebal membawa saya pada novel-novel karya  Budi Darma, Umar Kayam, Pramoedya Ananta Toer,  Ahmad Tohari, Iwan Simatupang, dan yang lain-lainnya.  Maaf ini bukan berbicara soal aliran apa lagi ideologi.

Apakah karya mereka  cukup mempunyai pengaruh, bagi saya pribadi jawabannya adalah iya. Namun, entah untuk orang lain? Lantas  jika harus dibanding-bandingkan siapa di antara mereka  yang paling berpengaruh? Saya tak puya jawaban akan hal itu dan saya tak mempedulikan itu semua, saya hanya orang mengagumi dan iri terhadap karya yang mereka hasilkan. 

Dan untuk membandingkannya, saya rasa sangatlah kurang bijak.  Dan dalam menentukannya, ini bukan lembaga survei,  yang kepastian perbandingan didasarkan hasil lapangan dengan segala macam metode penelitian. Terlalu naif jika hasil survei di lapangan model LSI atau sejenis langsung diyakini kebenarannya.

Kemudian, bagaimana Denny JA?

Ini hal baru dalam perjalanan saya, biasanya saya terlebih dahulu melahap karya sastra baru mengenal siapa pemilik karya, sangat beda dengan Denny JA. 

Bagi saya sungguh asing, membayangkan ia tak ubah seorang kesatria yang turun  dari pertapaan lalu menghebohkan dunia sastra. Dia bukan Wiro Sableng, kesatria pembela kebenaran dan cukup disegani di dunia persilatan (Sastra).

Jadi bukankah, memang sudah sebaiknya dihentikan saja perdebatan pengaruh atau mempengaruhi apa lagi menentukan siapa yang paling berpengaruh? Biarkan karya sastra mengalir apa adanya sehingga saya dan orang-orang setelah saya sebagai pewaris sah sejarah Indonesia mengenal karya tanpa harus ternoda.

Saya percaya sesuatu yang dipaksakan hanya akan memicu perlawanan. Seandainya saja Denny JA ingin menggeluti dunia sastra, siapa yang melarangnya. Tapi, bergelutlah secara wajar sebagaimana Pram yang tak pernah lelah menulis dalam penjara dengan waktu puluhan tahun lamanya.

Begitu juga dengan Lubis yang begitu aktif menulis karya fiksi sehingga publik melabeli dirinya sebagai sastrawan. Selain itu, ia juga terdaftar sebagai jurnalis kritis (panas kuping pejabat). Hal itu nampak dari hasil liputannya yang mengantarkan dirinya ke dalam jeruji besi (penjara).

Tiga novel membawa Ahmad Tohari dikenal sebagai sastrawan. Siapa yang tak tergoda membaca Ronggeng Dukuh Paruk, baru di filmkan setelah sekian tahun lamanya. Dan saya juga sangat yakin, seorang Jamal harus menempuh jalan panjang penuh liku untuk diakui sebagai seorang sastrawan. 

Mereka meluangkan waktu begitu lamanya dengan segala macam rintangan demi sebuah karya, apakah ada terlintas dalam benak mereka agar ingin disebut tokoh apa lagi tokoh yang paling berpengaruh.

Hormat saya Dede (Mantan Anggota LPM INSTITUT)

Sayangnya, Doraemon Hanya untuk Nobita

ilustrasi

Oleh @Si_Awee*

Melihat apa yang dipunya dapat disimpulkan dirinya adalah seorang kolektor. Tujuannya mungkin guna mempertegas, dirinya pengagum sosok yang selalu hadir pada Minggu pagi (08.00 WIB).

Wajar saja, siapa yang tak berharap dapat menjalin persahabatan dengan  Doraemon atau lebih tepatnya mempunyai kantong ajaib. Hanya dengan sebuah kantong ternyata dapat mengabulkan semua keinginan secara kilat (praktis) tanpa harus bersusah payah.

“Aku ingin begini.
Aku ingin begitu.
Ingin ini , ingin itu banyak sekali.
Semua, semua, semua dapat dikabulkan dapat dikabulkan dengan kantong ajaib,..” penggalan soundtrack film kartun Doraemon.

Siapa yang tak tergiur? 

Mungkin ini yang membuat Restu Triandy akrab dipanggil Andi vokalis band Rif  bermimpi di singan bolong, menghayal jadi seseorang yang setiap keinginannya begitu mudah terkabul. Khayalan itu ia tumpahkan lewat lagu berjudul ‘Radja’,  

“Andai 'ku jadi radja, mau apa tinggal minta
Tunjuk sini tunjuk sana dengan sedikit kata
Andai 'ku jadi radja, punya uang, punya harta
Dan yang pasti aku juga akan punya kuasa

Andai aku jadi radja, 'ku diangkat dielukan
Dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan
Nikmatnya jadi radja, dengan menjentikkan jari
Dan lambaian tangan maka terpuaskan nafsuku,..”

Pada suatu hari, aku bersama teman-teman serentak tertawa terpikal-pikal. Namun, semuanya berganti sunyi, kasian, bisa jadi miris mendengar komentar para juri ‘Indonesia Idol’. Adakah yang perlu diperdebatkan antara komentar dengan salah satu peserta berharap menjadi bintang tanpa menyadari bekal.

Membayangkan sosok Nobita yang  begitu mudah mendapatkan alat hanya dengan  berteriak-teriak lalu menangis sejadi-jadinya. Jika sudah demikian, Doraemon mengeluarkan alat. Nobita yang terus terbuai dengan mimpi mengatasi masalah dan terpenting menjadi bintang bagi Sisuka.

Menyadari sepenuhnya, kantong ajaib telah berpindah tangan dan berharap dapat meraup populeritas atau menjadi bintang, wajahnya menghiasi tembok-tembok, gantungan kunci, boneka, dan lain-lainnya persis sama apa yang dikoleksinya sebagai seorang yang mengidolakan Doraemon.

Siapa yang tak tergoda? Kesan melupakan hal yang paling sublim dalam pecanpaian seseorang, yakni meleburnya proses ritual yang begitu panjang membuat hati trumpetis jazz terkenal, Chris Botti merasa pilu.

Oscar Motuloh yang menulis pada www. antarafoto.com kanal ragam dengan sub kanal Oaese mengulas tentang Botti dengan judul ‘(Dan) Kupu-Kupu Yang Melupakan Kepompongya. Pada tulisan itu dipaparkan bagaimana seorang Botti melihat kantong-kantong populeritas dalam balutan pencarian bakat yang begitu marak tahun-tahun belakangan ini.

Di asalnya, Botti melihat program semacam "The Voice" dan "American Idol"  yang seolah-olah menjawab mimpi remaja masa kini yang ingin meraih bintang di langit dalam sekejap mata.

Padahal menurut Botti, "Idol" hanyalah "sepotong musik, sekeping karaoke dan sepenggal lainnya: ujung-ujungnya duit". Semacam pengerdilan atas proses kreatif sekaligus menisbikan profesionalisme dan juga karakter.

Siapa yang menyalahkan kritikan pria lajang berusia 51 tahun, Botti. Dalam pencapaiannya, ia telah sejak berusia 12 tahun, saat dirinya terkena virus jazz dari musik Miles untuk pertama kalinya.

Dari proses determinasinya yang tinggi, terutama setelah bergabung bersama kelompok Gordon Sumner alias Sting yang sangat mengapresiasi integritas profesionalisme, komitmen musikalitas Botti pada alat musik tiup itu terbentuk dan menjunjungnya ke pucuk daun popularitas.

*Penulis warga angkringanwarta.com 

Sejarawan Bukan Pandora

ilustasi

Oleh @Si_Awe 

Saban bertemunya, ia tak akan ragu bertanya perihal buku yang tak kunjung ketemu jejaknya. Terkadang agak menghardik, ia pun tanpa sungkan menyebut buku teresebut masih dipegang saya. Jika sudah demikian, maka debat soal pinjam-meminjam buku tanpa ujung pangkal.

Memang mau tak mau harus diakui, buku  yang mengulas  dekonstruksi sejarah sempat berada digenggaman saya.  Sayangnya, buku tersebut belum benar-benar selesai dilahap dan hanya menyisakan penggalan kata-kata  yang melekat pada pengantar, yakni ketakutan para sejarawan saat mendengar ‘de’.

Kenapa mereka (sejarawan) melihat ‘de’  tak ubahnya menyaksikan hantu? Bukankah hal ini memicu anggapan miring terhadapnya. Sederhananya, takut kedapatan belangnya bahwa apa yang selama ini disodorkan kepada publik tak lain hanya kebohongan semata.  Jika sudah demikian, kotak yang terbungkus dengan rapi tak akan pernah terbongkar. Lalu membiarkan film Gajah Mada diperankan seorang bocah.

Siapa bilang sejarawan adalah Pandora?

Bisa jadi Pandora tengah murung sambil menyesali perbuatanya yang tak mengindahkan larangan  agar tidak membuka kotak pemberian para dewa. Kekuasan dewa tinggalah kuasa, rasa penasaran akan misteri kotak tersebut di atas segalanya.

Dengan segenap rasa dahaga, Padora membuka kotak hadiah pernikahannya dengan Epimetheus. Kenyataan pahit, ia mencium aroma begitu menakutkan terasa di udara. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terlepas.

Pandora lenyap seiring kematian raja para dewa, zeus ditangan anaknya bermana Herkules gara-gara ingin menyelamatkan kandungan Xena. Sejak itu, kehidupan manusia tanpa dewa. (Simak kembali film Herkules di stasiun tv swasta). 

Zeus boleh mati, tapi bukan untuk pengikutnya. Mungkin itu pula yang tak dipahami benar-benar Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meskipun telah menjadi presiden. Entah benar-benar lupa atau nekat untuk membuka dengan mengusul pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966, di sana masih mitos kuasa Orde Baru yang penuh setia menjaga kotak. 

Maka tak usah diherankan, jika permintaan maaf Gus Dur atas pembantaian orang-orang yang dianggap komunis.  Waktu begulir dengan kehendak lain, singkat cerita Gus Dur berpulang sebelum berhasil  benar-benar membuka kotak.

Adalah Joshua Oppenheimer mencoba melawan kuasa dengan menyutradarai film "The Act of Killing", berkisah  pengakuan algojo mengenai pembantaian jelang lahirnya Orba. Apa yang terjadi, Juru bicara kepresidenan Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, film itu berpotensi citra Indonesia buruk  mata komunitas internasional.

Sebagamana dilansir di Kompas.com, ia meminta agar persepsi satu orang seharusnya tidak terpengaruh hanya oleh satu film. Soalnya, film tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. “Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara yang kejam dan tak berhukum. Film itu menggambarkan pada 1960-an Indonesia sangat terbelakang. Itu tidak sesuai kenyataan," ujarya.

Silakan disimak pernyataan tersebut, bukannya apa yang dilontarkan atas film tersebut malah kian memperjelas posisinya  terhadap kotak tersebut. Sepertinya, ia akan lebih suka berdiri di atas menara agar menyakskan  kotak teresut terombang-ambing di tengah lautan lepas, penuh harap hilang begitu saja.

Jokowi Curhat Soal Banjir, Kritik Ruhut Salah Alamat

Banjir di Jakarta

Oleh @Si_Awee

Macet, banjir, dan pemukiman kumuh telah menjadi tema besar di DKI Jakarta. Untuk itu, siapa pun yang duduk di kursi Gubernur DKI dituntut untuk  segera menyelesaikan persoalan tersebut. Maka tak usah heran kritikan pedas akan mengalir jika tiga persoalan tersebut tak kunjung usai.

Pada satu kesempatan, presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal kemacetan yang melanda kawasan DKI Jakarta. Singkat cerita, SBY terkesan ingin melemparkan tanggung jawab soal kemacetan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meskipun pada akhirnya SBY mencoba memberikan sanggahan.

Langkah SBY ternyata juga para pengikutnya di Demokrat, Juru Bicara Demokrat, Ruhut Sitompul seakan tak jemu-jemunya melancarkan serangan terhadap Jokowi.  Pria yang kerap disapa Si Poltak menilai apa yang dilakukan Jokowi hanya pencitraan sematas, Jokowi tak sanggup mengembankan tugas dalam menangani banjir yang melanda kawasan Jakarta. "Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," tegasnya.

Tak hanya itu saja, Ruhut menyebut ditangan Jokowi Jakarta semakin semrawut. Banjir terjadi di mana-mana. Kemacetan semakin parah. "Sekarang saja sudah amburadul, banjir dan macet makin gila," ujarnya.

Mendaapat kritikan tersebut, Jokowi sepertinya tak pernah ambil pusing. Ia bahkan mengaku tak pandai berdebat dengan Ruhut. "Saya ini enggak bisa debat, saya sudah ngomong, sudah mengakui bahwa saya enggak bisa debat, saya itu enggak bisa ngomong,” kata Jokowi.

Menolak debat bukan berarti Jokowi hanya diam atau marah mendengar segala macam kritikkan. Mantan Wali Kota Solo ini secara lihai memaparkan persoalan yang selama ini menjadi kendala pemprov DKI dalam mengurai masalah yang cukup komplek.

Di balik pemaparan Jokowi, jika saja baik SBY atau Ruhut sedikit lebih jeli  menyimak apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya tengah mendobrak tembok-tembok Pemerintah pusat yang selama ini masih tertutup rapat sehingga publik tak mengetahui pasti siapa yang harus bertanggungjawab atas permasalah DKI Jakarta.

Bagaimana tidak, apa yang dipaparkan Jokowi soal Jakarta pada akhirnya menjadi bola panas yang mau tak mau pemerintah pusat harus menyambutnya, paling utama Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. 

Jokowi mengatakan, banjir di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya Pemerintah DKI Jakarta. Soalnya, banjir Jakarta terkait dengan 13 sungai besar dan beberapa waduk yang kewenangan pengelolaan sungai ada pada Kementerian PU, sementara pemerintah daerah Jakarta hanya mengelola sungai kecil, saluran penghubung, dan saluran mikro.

Darinya pada akhirnya Djoko mengutuskan Wakilnya , Achmad Hermanto Dardak untuk menjelaskan soal banjir di Jakarta. Dia mengaku untuk pengelolaan Waduk Pluit dan Ria Rio telah diserahkan ke Pemprov DKI. “Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, itu tanggung jawab mereka (Pemprov DKI)," ujarnya.

Untuk Kementerian PU, lanjutnya, saat ini tengah mengurus 185 situ di Jabodetabek. Dia mengatakan pada 2014 akan ada satu situ lagi yang akan dikeruk kementeriannya. 

Seakan merasa belum cukup, giliran Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto ikut angkat bicara. Dia mengakui mempunyai tugas dan tengah mengupayakan banjir di Jakarta semakin berkurang dalam rencana jangka panjang.

Djoko mengatakan, Kementerian PU sudah melakukan kegiatan untuk menanggulangi banjir, baik musim kemarau maupun musim hujan. "Tugas PU saat banjir adalah membantu hal-hal yang sifatnya darurat, seperti menyediakan perahu karet, alat-alat berat, pompa-pompa air kita siapkan, menyediakan air bersih. Itu tugas-tugas PU di saat-saat seperti ini," ujarnya.

Ia juga mengklaim, pihaknya sudah melakukan berbagai aktivitas untuk menanggulangi banjir, seperti menormalisasi sungai, memperbaiki pintu air, tanggul, waduk, dan situ. Beberapa sungai yang sedang dalam proses normalisasi, kata dia, adalah Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Krukut, Kanal Banjir Timur, dan Sunter.

Soal normalisasi Ciliwung, Djoko mengaku membuat sodetan senilai Rp 492,6 miliar yang akan mengalirkan debit air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Sodetan berdiameter 3,5 x 2 meter sepanjang 12,7 kilometer itu akan mengalihkan debit air dari Ciliwung sekitar 60 meter kubik per detik.
Djoko menambahkan, Kementerian PU juga menggarap proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek pengerukan alur sungai senilai Rp 275 miliar itu, kata Djoko, sudah siap dari segi rencana, pembagian tugas, dan dana.

Ada pun beberapa tempat yang dikeruk antara lain, Cengkareng Drain, Sunter Hilir, Sunter Muara, dan Kanal Banjir Barat. "Kalau Kanal Banjir Barat belum (dikeruk) karena ada masalah pembebasan tanah," tandas Djoko.

Selain soal banjir, Djoko juga secara khusus melarang niatan Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperbaiki jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. Pasalnya, jalan tersebut Jalan merupakan jalan nasional maka perbaikan Jalan TB Simatupang menjadi kewajiban pusat. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," lanjutnya.

Dia menegaskan, setiap jalan di Indonesia sudah memiliki wewenang masing-masing. Jalan nasional, kata Djoko, merupakan wewenang pemerintah pusat, begitu pula dengan jalan provinsi. "Saya tidak yakin, Pak Jokowi akan melakukan itu (memperbaikinya)," ucapnya.




Tulisan ini diambil dari berbagai sumber

Surat Cinta Kepada Josephine

Oleh Reza Fajri *

Tak ada yang meragukan kapasitas Napoleon Bonaparte sebagai seorang pemimpin militer yang hebat. Namun ternyata di balik kebesarannya, ia adalah seorang yang rajin menulis surat cinta, terutama kepada istrinya yang pertama, Josephine de Beauharnais.

Pada 1795, Napoleon bertemu dengan Rose Tascher de La Pagerie. Rose adalah seorang janda dengan dua anak. Suaminya, Alexander de Beauharnais, meninggal karena dieksekusi mati dengan guillotine selama masa Pemerintahan Teror. Masa-masa itu adalah salah satu yang paling mencekam dalam sejarah masyarakat Perancis, di mana orang-orang yang dianggap tidak mendukung revolusi Perancis akan dipenggal dengan guillotine. Rose pun sempat dipenjara.

Setelah bertemu pada 1795, Rose dan Napoleon pun saling jatuh cinta. Karena Napoleon adalah seorang yang sangat posesif, maka ia lebih suka memanggil Rose dengan panggilan Josephine. Ia tidak senang dengan panggilan “Rose” karena itu adalah panggilan akrab dari Alexander, suaminya yang terdahulu.

Napoleon dan Josephine pun menikah pada 9 Maret 1796. Sebelumnya pada Desember 1795, ia sempat menulis satu surat kepada Josephine. Surat yang kemudian menjadi sangat terkenal dan mungkin sering dikutip dalam buku-buku bertema cinta.

Paris, Desember 179
5

Aku bangun dalam keadaan memikirkan kamu. Potretmu dan sore yang memabukkan itu, dimana kita menghabiskan waktu bersama dan sekarang tinggallah perasaanku yang kacau-balau.

Josephine manisku, yang tidak dapat dibandingkan dengan apa pun, yang berpengaruh aneh terhadap hatiku! Apakah kamu marah padaku? Apakah benar yang kulihat ini bahwa engkau bersedih hati? Apakah engkau khawatir? Jiwaku tersiksa oleh kesedihan yang mendalam yang tak pernah bisa beristirahat untukmu sayang. Tetapi masih adakah kau simpan untukku penyerahan dirimu akan perasaan yang dalam terhadapku? 

Masihkah kan ku dapatkan dari bibirmu, dari hatimu, cinta yang membakarku seperti api? Ah! Malam itu aku menyadari sepenuhnya betapa salahnya aku menggambarkan tentang kamu dari potret yang kau berikan kepadaku!

Kamu meninggalkanku siang itu; Aku hanya melihatmu selama tiga jam.Sampai kemudian, mio dolce amor, seribu ciuman; tetapi jangan berikan padaku lagi, karena ciuman itu telah menjadikan darahku terbakar.

Namun sayangnya, Napoleon dan Josephine harus mengalami badai perceraian. Alasannya adalah Josephine sulit memberikan keturunan, dan ia pun sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya yang kerap memberi hati kepada wanita lain. Mereka pun bercerai pada 10 Januari 1810. Seperti banyak kisah romantis lainnya, kisah cinta keduanya berakhir tidak dengan happy ending. Padahal kata terakhir yang diucapkan Napoleon sebelum meninggal di pembaringannya pada 1821 adalah, “Josephine”.

*Penulis pemilik akun Twitter @rezafajri

Kejutan Piala Dunia dan Pemilu, Siapa kuda Hitam?

Tinggal hitungan hari saja, tahun 2013 akan berganti 2014. Segala macam agenda sebagai penyambutan pergantian tahun baru mungkin telah dirumuskan.

Dan saat tahun telah berganti, lantas apa yang paling dinanti pada tahun 2014?

Jawabannya bisa jadi berbeda-beda utama bagi kalangan politikus dan penggemar sepak bola. Pasalnya, pada tahun tersebut terdapat dua peristiwa yang tengah dinanti-nanti dan secara kebetulan berbarengan dalam menghiasi perjalanan 2014, yakni Piala Dunia di Brazilia dan Pemilu 2014.

Sebagai penyambutkan berbagai cara ditempuh. Namun, bagaimana hasilnya dari dua peristiwa tersebut menarik untuk dinanti. Saat ini, hanyalah prediksi-prediksi dan semuanyan dapat diluar dugaan.

Sah memang, jika memprediksikan dengan segala macam analisa menyebut Brazil menambah koleksi piala menjadi enam, apa lagi bermain di daerah kekuasaanya atau bakal ada kejutan tim-tim yang sama sekali tak dijagokan sebagai kuda hitam atau juga tim-tim lainya hanya tim hore.

Kejutan akan selalu datang, seperti halnya dalam pemilu 2014. Berbagai survei menyebut Joko Widodo atau Jokowi akan muncul sebagai kuda hitam yang akan mengalahkan para kandidat yang dipenuhi muka-muka lama dalam perebutan kursi panas. Atau mungkin akan keluar juga kuda hitam lainya akan meriahkan Pemilu 2014.

Seperti halnya di Brazil, ada Italia, Argentina yang selalu langganan masuk final Piala Dunia.
Pada pemilu 2014,  bahkan Jokowi bukan hanya kuda hitam, melainkan telah menjadi kekuatan besar yang akan bersaing dengan kekuatan lainnya.  Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens.

Menur Boni, ada tiga kekuatan besar yang akan bertarung secara politik pada 2014. Ia pun menyebutnya tiga kekuatan besar itu sebagai tiga blok 2014. "Tiga blok 2014 itu adalah blok J atau blok Jokowi, blok P atau blok Prabowo dan blok x yang belum bisa diberi nama," kata Boni di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Kenapa Jokowi muncul sebagai kekuatan besar, lanjutnya, popoler Jokowi lantaran kejenuhan yang melanda publik terhadap perilaku elit politik.  Boni menyebut publik tak berharap lagi pada politisi yang elitis. "Kenapa Jokowi lebih besar, karena wajah-wajah politisi lama menjenuhkan. Jokowi muncul sebagai indikasi kematian elitisme," kata Boni dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurutnya, kematian elitisme bisa dilihat dari masyarakat yang sudah tak percaya pada kaum elit. Kondisi demikian, lanjutnya, mengharapkan sosok pemimpin seperti Jokowi. "Kalau mau jadi pemimpin ya seperti dia (Jokowi, red). Dia humble (rendah hati, red), kerja keras, kalimatnya tidak rumit dan mudah dimengerti, serta hati anda pasti tersentuh," kata Boni. Ditambahkannya, Jokowi muncul sebagai sosok yang memberikan sebuah perbedaan.

Daya pikat Jokowi juga menjadi magnet bagi para politikus. Antara mereka tak malu-malu menjilat ludah sendiri, awalnya mengkritik kemudian memuji dan mengajaknya untuk menjadi wakil.

Sebab itu, tak heran jika banyak komentar miring yang mencoba menjegal langkah Jokowi, para politikus sibuk menggembosinya. Perang kritik seakan hanya hiasan dinding yang pernah tersentuh hakikatnya. Para politikus panik melihat elektabilatas Jokowi yang terus mananjak. 

Lebih (paling) mengejutkan, sendainya PDIP bersalaman dengan Demokrat untuk berkoalisi. Soalnya, dua partai ini menempatkan diri untuk saling bertolak. 

 Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, ada kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDIP dalam pemilihan umum 2014 nanti. “Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan,” kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/12/2013).

Ia menyebutkan, koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. “Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari sekarang,” ujar Khatibul.
Coreten iseng-iseng @SiAwee dari berbagai sumber

#Macet

Wanita sekitar 18 tahun duduk tepat samping kaca, jempolnya asik memencet tombol-tombol hp. Sesekali menoleh dengan sedikit menguarkan wajahnya ke luar jendela,  entah apa yang dilakukannya. Bisa jadi ia hanya ingin menghirup napas dalam-dalam atau sekadar ingin merasakan nikmatnya duduk dalam mobil mewah tanpa harus merasakan kegerahan.

Semantara itu, seorang perempuan berparas lebih tua memegang kuat-kaut besi yang milintang panjang di atas kepalanya. Untuk tangan kirinya menjinjing banyak pelastik. Tepat wajahnya juga berdiri seorang ibu-ibu, samping kanan-kiri berdiri seorang laki-laki dengan umuran sama. 

“Sudahlah, pir” jawabnya saat sopir bus kota menghentikan lajunya. “Mau geser kemana lagi,” lanjutnya untuk menimpali seorang kondektur yang memintanya untuk geser ke kanan. Kendaraan pun melaju terasa pelan dan kadang-kadang begitu kencang.

Para penumpang berteriak saat ada yang mendorongnya lalu saling dorong. Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali, setiap sang sopir injak rem secara tiba-tiba saat itu lah kejadian serupa berualang-ulang. Kondisi mulai berbeda, saat ini benar-benar tak bergerak, tak terasa lagi angin yang hanya masuk dari lubang jendela, pintu. Suasan begitu pengap apa lagi tercampur  ada wangi khas buah-buahan, bunga, dan juga aroma dalam tubuh.

Wanita itu, masih asik dengan hpnya, mungkin ia tengah asik berkicau di akun twitter. Tulisanya kira-kira, jalan dari arah a ke b macet total. Keluhannya pun dengan sukarela ditampung @TMCPoldaMetro atau @LewatManaLagi atau juga akun akun yang selama ini sibuk dengan kabar soal kemacetan

Tiap kicauan akan berakhir dengan #Macet dalam sekejap kemungkinan akan Di-retweet atau dibalas dengan "Sudah biasa," kicau akun lainnya.

Dari twitter, cerita tentang macet pun menjalar ke segala penjuru, dari siaran televisi, tempat tongkrongan, meja tempat politikus berkumpul dipenuhi dengan kata macet, tak ketinggalan presiden merasa perlu untuk berkomentar tentang macet.  

Macet jadi trend untuk menyintil atas rasa kecewa atau sangat mungkin digunakan sabagai senjata ampuh untuk menyerang lawan-lawan politiknya. “Mana buktinya, macet masih ada bahkan lebih parah,” kurang lebihnya begitulah kicauan para pollitikus.

Sebenarnya, dari penulusuran di dunia Goole salah satu situs KASKUS, terdapat tulisan Andre Vltchek yang diterjemahkan Fitri Bintang Timur dan disunting Rossie Indira. Pada tulisan itu secara detil menuliskan curhatan orang asing itu atas pengalamanya tentang Jakarta.

Menurutnya, macet di Jakarta memang sudah lama direncanakan tujuannya tak lain dan tak bukan adalah bisnis. Jika belum membacanya dan untuk lebih jelasnya, silakan simak saja curhatan lengkapnya soal kemacetan.

Begini cerita lengkapnya, sejak tahun 1965 (tahun dimana terjadi kudeta militer brutal yang didukung oleh Amerika Serikat yang membawa Jendral Soeharto ke puncak kekuasaan dengan menghabisi nyawa 800,000 hingga 3 juta jiwa.


Mereka yang terbunuh antara lain dari golongan kiri, kaum intelektual, masyarakat minoritas Cina, serikat pekerja dan kaum ateis atau sederhananya bisa saja mereka yang pada waktu itu memiliki istri yang lebih cantik, tanah yang lebih luas atau sapi yang lebih gemuk), pemerintah Indonesia bekerja keras untuk menjamin bahwa kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi publik, tidak memiliki taman yang luas dan tempat pejalan kaki. Ruang publik secara umum dianggap sangat berbahaya karena bisa saja disana masyarakat akan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu ‘subversif’ seperti rencana menggulingkan pemerintahan.

Taman-taman publik diambil alih oleh kontraktor untuk dijadikan lapangan golf pribadi untuk kaum elit. Tempat pejalan kaki juga dihilangkan karena tidak menguntungkan dan dianggap ‘terlalu sosial’. Pada akhirnya, transportasi publik menjadi milik swasta dengan kualitas yang turun menjadi angkot dan metromini yang mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya dan bajaj India bekas yang bahkan sudah tidak dipakai lagi selama beberapa dekade di negara asalnya.

Itu terjadi di Jakarta. Kota-kota lain dengan jumlah penduduk antara 1 hingga 2 juta jiwa seperti Palembang, Surabaya, Medan dan Bandung tidak memiliki transportasi publik yang berarti, selain angkot kecil, kotor berkarat dan bis yang kotor dan bau.

Tentu saja semua ini sudah direncanakan: produsen mobil diberikan lisensi untuk memproduksi mobil model lama dari Jepang dan menjualnya dengan harga gila-gilaan (mobil di Indonesia dijual antara 50-120 persen lebih mahal daripada di Amerika Serikat), kemudian memaksa penduduk Indonesia – yang termasuk paling miskin di Asia Timur – untuk membeli mobil pribadi. Mobil yang pertama dibawa masuk, lalu sepeda motor yang lebih berbahaya, fatal untuk lingkungan hidup dan sama sekali tidak efisien. Di kota-kota besar di Cina dan banyak kota Asia lainnya sepeda motor sudah dilarang masuk ke kota.

Pejabat pemerintah dan wakil rakyat di DPR diam-diam secara konsisten mendapat suap dari industri mobil. Lobi mobil ini menjadi sangat berpengaruh dan menghambat segala upaya untuk memperbaiki angkutan kereta api maupun kapal laut antar pelabuhan di Jawa, salah satu pulau yang paling padat di dunia.

Pada tanggal 14 Agustus 2011, koran Jakarta Post menulis:
Anggota Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Nursyirwan Soedjono yang juga Wakil Komisi V DPR untuk mengawasi bidang transportasi, telah lama mempertanyakan ketidakmauan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperbaiki jaringan rel kereta di negara ini. Mereka menyalahkan ketakberdayaan mereka pada lobi politis ‘tingkat-tinggi’ yang diatur oleh industri otomotif yang menerima keuntungan langsung dari pembangunan jalan di negara ini.

“Tidak ada tuh cerita bahwa kami [Komisi V] menolak rencana anggaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur rel kereta api,” Nusyirwan mengatakan pada Jakarta Post. “Namun tampaknya ada ‘kelompok berpengaruh’ yang selalu menolak segala upaya untuk meningkatkan jasa transportasi umum, khususnya kereta api.”

Seperti di banyak masyarakat fasis yang ekstrem ataupun masyarakat feodal, kaum ‘elit’ menikmati naik mobil limosin sementara orang yang tidak punya patah kaki ketika mereka jatuh ke got karena tidak ditutup, diperkosa di kendaraan umum dan menghirup asap knalpot ketika naik angkot, atau otak mereka berhamburan di atas trotoar karena naik motor di atas trotoir yang tidak rata setelah frustasi naik motor di antara mobil dan truk yang agresif di jalanan.

Namun para pengambil keputusan di pemerintahan menikmati adanya impunitas selama beberapa dekade ini dan mereka telah mengambil hampir semua ruang publik di kota Jakarta. Dengan impunitas pemerintah selain memang tidak kompeten dan malas, mereka menjadi semakin tidak punya motivasi serta beritikad untuk menutup semua solusi jangka panjang bagi kota Jakarta.

Kita lihat saja kenyataan bahwa panjang rel kereta api di sini malah menyusut sejak masa penjajahan Belanda; Jakarta dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa (bahkan lebih di hari kerja) menjadi satu-satunya kota (dengan jumlah penduduk yang hampir sama) di dunia yang tidak memiliki sistem angkutan massal.

Beberapa tahun lalu ada upaya membangun dua jalur monorel walaupun bukan sistem angkutan massal yang paling efektif untuk kota Jakarta. Jalan-jalan ditutup, debu dan kotoran dimana-mana, penduduk diminta untuk bersabar dengan alasan bahwa ‘pembangunan ini untuk mereka’, namun kenyataannya tidak lah demikian, karena ternyata tujuan utama sistem transportasi ini adalah untuk mengeruk laba.

Proyek ini diberikan pada konsorsium swasta dan akhirnya, sudah dapat diduga, uang publik disalahgunakan. Pembangunan tiba-tiba berhenti, menyisakan pilar-pilar beton yang memancang di tengah jalan. Tidak ada yang dibawa ke pengadilan dari proyek yang membawa skandal ini, dan media amat disiplin untuk hanya melaporkan pernyataan resmi pemerintah, seolah-olah walaupun uang sudah lenyap tapi mereka yang bertanggungjawab tidak layak untuk diganggu hidupnya oleh penyelidikan polisi.

Supaya kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, memang ada pula upaya untuk menyelamatkan Jakarta, misalnya mencoba transportasi air dengan perahu di kanal-kanal yang sebenarmya sangat tercemar. Sayangnya sampah-sampah yang ada di kanal-kanal itu merusak mesin perahu, ditambah dengan bau menyengat dari kanal yang selalu dipenuhi sampah dan benda beracun sehingga ‘proyek’ ini gagal total dalam beberapa minggu saja.

Banjir Kanal Timur seharusnya bisa membawa perubahan berarti bila dilakukan dengan revolusi seluruh pendekatan pekerjaan publik yang tujuannya agar pembangunan kota Jakarta sesuai dengan standar Asia di abad ke-21. Selama beberapa dekade, Jakarta telah mengalami banjir besar; pernah 2/3 kotanya terendam banjir. Hal ini disebabkan kanal-kanal yang tersumbat, lahan hijau yang hilang dan pembangunan yang membabi-buta. Akhirnya diambil keputusan untuk membebaskan tanah dan membangun kanal bankir untuk menyalurkan air berlebih ke laut. Pada saat perencanaan, dijanjikan akan dibangun taman-taman publik atau paling tidak tempat pejalan kaki di pinggir kanal. Juga dijanjikan adanya jalur khusus untuk pengendara sepeda, tempat berolahraga, juga transportasi air, bahkan angkutan dengan tram listrik.

Bagi mereka yang masih punya harapan untuk Jakarta akhirnya dibenturkan pada kenyataan yang jauh dari apa yang dijanjikan. Di tahun 2010 dan 2011, saat pembangunan kanal masih jauh dari penyelesaian, kenyataan pahit mulai terlihat.

Kualitas konstruksi kanalnya sangatlah buruk, bahkan sebelum pembangunan selesai, sampah telah menutup proyek kanal tersebut. Kejutan berikutnya: pemerintah mengatakan bahwa mereka memang tidak berencana untuk menyelenggarakan transportasi publik di pinggir/atas kanal itu. Seperti biasa, mereka meyakinkan publik bahwa tidak akan akan ada ruang publik disana. Di awal tahun 2012, lahan di sepanjang kanal dijadikan jalan raya (walaupun menggunakan kata jalan inspeksi) yang langsung digunakan oleh pengendara sepeda motor. Bahkan sejak sebelum selesai dengan sempurna, namun secara resmi sudah beroperasi, kanal banjir ini kelihatannya hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah dan menambah harapan tinggi para pelobi motor/mobil.

Bayangkan berapa kilo meter ruang kota yang terbuang (meski secara resmi pemerintah menganggap proyek ini sukses)! Tidak ada sedikitpun tempat bagi pejalan kaki dan tidak ada satupun taman bermain untuk anak-anak.

Bagaimana para pejabat pemerintah bisa menghindar dari tanggung jawabnya walaupun ada bukti nyata dari perampasan hak rakyat disini? Di negara lain, hal ini bisa dianggap sebagai ‘pengkhianatan’ kepada bangsa dan negara.

Hal ini bisa terjadi karena dalam ‘demokrasi Indonesia’ tidak ada akuntabilitas. Tidak ada akuntabilitas sama sekali! Korupsi terjadi dimana-mana dan warga negara tidak memiliki mekanisme untuk mengorganisir protes (obsesi dengan jaringan sosial seperti Facebook pada umumnya hanya untuk status semata). Bahkan pembunuhan orang yang berbeda kepercayaan dengan kader kelompok agama garis keras tidak membuat masyarakat ‘berpendidikan dan kalangan menengah’ turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Yang terasa adalah bahwa di seluruh negara, termasuk di ibu kota, masyarakat telah putus asa sejak lama. Orang-orang menjalani hidupnya dalam kota megapolitan tanpa perlu menuntut, memprotes atau berkeluh-kesah.

Masalahnya, di Indonesia berkeluh-kesah, menuntut atau berdemo jarang atau sama sekali tidak membawa hasil. Surat-surat yang ditujukan kepada wakil rakyat di DPR tidak dijawab, bahkan banyak yang tidak dibuka, sementara surat ke media massa dimuat hanya jika isinya berada dalam batas-batas yang tidak tertulis namun tersirat ‘Proyek’ tidak terbuka untuk didebat (karena melibatkan banyak uang dan ada pembagian uang jarahan tersebut antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan aturan dan formula yang telah mereka sepakati bersama) dan tidak diberikan jalan untuk masyarakat bisa intervensi karena akan ada resiko merusak sistem yang ada. Rakyat hanya sesekali diberi informasi tentang apa yang akan dibangun, kapan dan di mana. Jika ada uang yang raib – hal yang amat sering terjadi – tidak ada konsekuensi yang ditanggung pelaksananya. Jika rencana ‘berubah’ atau jika jadwal tidak terpenuhi, tidak ada yang dipaksa bertanggungjawab.

Indonesia adalah contoh dimana diktator bisa dipilih melalui pemilihan umum yang dilangsungkan secara periodik (para pemilih dapat memilih dengan bebas antara satu kandidat korup dengan kepentingan bisnisnya dengan kandidat lain yang juga korup dengan kepentingan bisnis yang lain) dan memimpin dengan dikontrol dan disponsori oleh kepentingan Barat serta sama sekali tidak ada kekuasaan yang diberikan pada rakyat.

Jika ada penumpang yang jatuh karena lantai kereta api yang berkarat dan meninggal atau mereka yang jatuh di lubang galian proyek, jangankan dapat kompensasi, dapat permohonan maafpun tidak.

Ketika diminta untuk membandingkan Indonesia dengan Cina, Profesor Dadang M Maksoem, mantan pengajar di University Putra Malaysia (UPM) yang sekarang bekerja untuk pemerintah daerah Jawa Barat, memberikan jawaban dengan berapi-api: “Sederhana saja: mereka [orang Cina] berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk negara mereka. Pendidikan disana tidak seperti di sini. Bagaimana sih kok pemerintah tidak bisa memberikan transportasi publik yang layak? Rakyat dipaksa untuk untuk membeli sepeda motor mereka sendiri untuk mengangkut diri mereka sendiri dan mereka dipaksa untuk membahayakan jiwa mereka di kondisi lalu-lintas yang parah. Sekarang kemacetan lalu-lintas ada di mana-mana. Entah apa yang bisa saya katakan. Orang-orang disini itu bodoh, idiot, mati otak, atau rakus Sih? Pilih saja jawabannya!”

Tapi jawaban seperti ini bukan yang ditampilkan di media populer di Barat. Secara resmi Barat memuja Indonesia. Bagaimana tidak: penguasa dan elit Indonesia yang taat pada mereka berani mengorbankan rakyat, pulau-pulau, bahkan ibukota mereka sendiri untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan-perusahaan multi-nasional dan penguasa dunia. Perusahaan asing dan pemerintah mana yang tidak menghargai kemurahan hati penguasa dan elit Indonesia ini?

Tapi marilah kita kembali ke masalah transportasi publik lagi.

Pada masa pemerintah dan swasta merencanakan proyek pembangunan monorel (atau setidaknya ini yang mereka katakan pada masyarakat), kota ini mulai membangun apa yang disebut ‘busway’ atau jalur khusus bus, yaitu proyek yang awalnya adalah kesalahan dalam memahami konsep transportasi publik di kota Bogota yang terletak nun jauh di Kolombia, Amerika Selatan.

Alih-alih membangun sistem transportasi kereta api massal yang bisa mengangkut jutaan penumpang setiap harinya, Jakarta ‘membangun’ jalur busway yang mengambil dua jalur dari jalur yang sudah ada di jalan-jalan utamanya, kemudian mengoperasikan kendaraan bus sempit dimana para penumpang duduk menyandar dinding sambil menghadap satu sama lain. Setiap bus hanya punya satu pintu untuk penumpang naik dan turun. Halte dan jalan masuk ke halte dibuat dari logam yang mudah berkarat dan sekarang pelat lantainya sudah banyak yang lepas dan meninggalkan lubang di jalan masuk itu. Hampir semua pintu otomatis di halte sudah tidak beroperasi dengan baik dan akhirnya ada orang yang terdorong ke jalan hingga meninggal atau luka parah.

Seperti moda transportasi lain di Jakarta, sistem ini tidak dirancang untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini untuk mengurangi kemacetan dan mengangkut berjuta orang secara aman dan nyaman. Busway dirancang sebagai proyek untuk memperkaya perusahaan yang memiliki saham dan para pejabat yang korup.

Sistem busway tidaklah efisien, tidak memperhatikan keindahan dan tidak mempersatukan kota – malahan lebih memecah-belahnya. Hampir tidak ada tempat pejalan kaki di dekat halte busway. Penumpang yang sampai di halte busway harus beresiko kehilangan nyawanya untuk menyeberang jalan untuk sampai ke tempat tujuan atau naik angkutan umum lain.

Bahkan ketika halte busway dibangun di dekat stasiun kereta, perencana kota menjamin bahwa tidak ada jalan langsung ke sana. Selama beberapa dekade, para penguasa Jakarta telah memastikan tidak adanya interkoneksi antara moda transportasi, termasuk dengan stasiun kereta peninggalan jaman Belanda. Kota ini hampir tidak memiliki tempat pejalan kaki, hampir tidak ada tempat penyeberangan di bawah tanah (hanya ada satu di seluruh kota yaitu dekat stasiun Kota yang pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun) yang menghubungkan stasiun dengan jalan raya. Dan kenyataannya Jakarta tidaklah memiliki banyak jalan raya – kebanyakan dari jalan raya ini hanyalah replika buruk dari jalanan di pinggiran kota Houston: dengan jalan tol (layang atau bukan), tidak ada tempat pejalan kaki dan fasilitas-fasilitas yang dipisahkan oleh pagar-pagar, tidak langsung bisa diakses dari jalanan.



Kebodohan dalam perencanaan kota ini hanya bisa disamai oleh ketidakcerdasan pembangunan negara secara keseluruhan – Jakarta adalah sebuah contoh dunia kecilnya. Contohnya, untuk putar-balik di jalanan saja, seseorang harus berkendara satu kilometer atau lebih dan hal ini tentunya menambah kemacetan, konsumsi bahan-bakar dan polusi. Kota ini dirancang sedemikian rupa sehingga orang harus naik mobil hanya untuk menyebrang jalan karena memang hampir tidak ada tempat pejalan kaki dan sarana penyebrangan yang memadai. Sarana transportasi di kota ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada interkoneksi. Rakyat dipaksa untuk mengemudikan mobil atau skuter murah yang semakin populer belakangan ini (warga lokal menyebutnya motor) untuk kemudian membusuk di tengah kemacetan yang legendaris. Hal ini bisa terjadi karena pelobi mobil mampu menyuap pemerintah dan hasilnya adalah ketidakmauan pemerintah untuk membangun jaringan transportasi publik yang efisien.

Sangat jelas terlihat bahwa ada banyak kepentingan ekonomi yang terlibat. Untuk dapat menganalisa Indonesia, penting untuk diingat bahwa pertimbangan dan prinsip moral yang ‘normal’ sudah menghilang dari kamus para penguasa.

Sekelompok kecil pengusaha dan politisi telah menjarah sebagian besar sumber daya alam negara ini; mereka menghancurkan banyak hutan tropis dan mengubah negara kepulauan ini menjadi bencana bagi lingkungan hidup. Mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah mencicipi keuntungan dari kerusakan yang terjadi di negara mereka.

Penduduk Jakarta tak terkecuali. Kota ini dibangun ‘bukan untuk rakyat’, sebagaimana dikatakan oleh seniman Australia George Burchett pada saat mengunjungi kota ini lebih dari dua tahun lalu.

Penduduk yang tidak mendapatkan informasi yang benar menjadi apatis setelah melewati kampanye cuci-otak pro-bisnis selama beberapa dekade. Setelah tidak ada lagi pemikiran kritis di kota ini, hasilnya adalah tidak ada bioskop yang khusus memutar film-film seni, tidak ada teater permanen, tidak ada media yang berorientasi sosial ataupun galeri yang memamerkan tragedi Indonesia melalui seni, sampai sekarang ini. Yang terjadi malah milyaran sampah sosial berterbangan dari satu unit Blackberry ke unit lainnya ketika kaum elit saling mengobrol dan mendengarkan musik pop jaman dulu atau memuaskan diri dengan makanan Barat dan Jepang murahan. Memang tidak banyak hal lain yang dapat dilakukan di kota ini. Di satu sisi kota ini hampir hancur karena sudah diselimuti asap beracun dan punya banyak sekali kawasan kumuh yang ada di antara berbagai mall raksasa dan perkantoran. Tidak ada lagi air bersih di kanal-kanalnya yang dulu mengalir deras – yang tinggal hanya racun.

Yang paling menakutkan di kota ini adalah sepertinya tidak ada tempat lagi bagi manusia. Manusia menjadi tidak relevan. Anak-anak juga jadi tidak relevan: tidak ada tempat bermain dan taman untuk mereka. Kalau kita bandingkan dengan kota Port Moresby yang miskin, ibu kota Papua Nugini ini memberikan fasilitas yang jauh lebih baik kepada warganya.

“Persetan dengan bantuanmu!” teriak Presiden Sukarno kepada duta besar Amerika Serikat di depan publik lebih dari setengah abad yang lalu. Pembalasan yang kejam segera datang. Setelah kudeta yang disponsori oleh AS and rejim fasis berkuasa hingga hari ini, Jakarta telah berubah menjadi tempat dengan motto “Persetan dengan rakyat!”

“Saat saya pulang ke Jakarta, saya tidak ingin keluar rumah”, kata Nabila Wibowo, seorang putri diplomat Indonesia. Dia memutuskan untuk tinggal di Portugal setelah masa tugas ibunya berakhir. “Tidak ada budaya di sini, tidak ada konser, tidak ada musik yang asik.Bahkan saya tidak bisa berjalan kaki atau pergi dengan aman dan nyaman di dalam kota. Tidak ada tempat pejalan kaki. Akhirnya, saya hanya pulang sebentar saja, mengunci diri di dalam kamar dan membaca buku.”

Sekarang ‘katanya’ kota ini akan membangun MRT, kereta bawah tanah yang diharapkan memiliki dua trayek saat selesai dibangun. Proyek ini sudah tertunda selama beberapa dekade, namun kalaupun akhirnya berjalan, banyak analis termasuk beberapa professor dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang takut untuk membayangkan hasilnya, mengingat track record aparat pemerintah kota dan kualitas proyek lainnya di negara ini.

Kelihatannya dapat dipastikan bahwa uang yang dialokasikan untuk proyek ini akan disalahgunakan lagi. Di Indonesia, hampir pasti tidak ada mekanisme untuk menjamin transparansi dan pengawasan yang tak berpihak. Tentunya hal ini sangatlah kontras jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain seperti India di mana kereta bawah tanah New Delhi dibangun sesuai rencana dan menghabiskan uang dibawah anggaran.

Tampaknya banyak orang di Indonesia yang berbakat dalam penyalahgunaan uang publik. Dalam hal ini, Indonesia nomor satu.

Dan rakyat juga tidak serius menuntut untuk menghentikan kegilaan ini. Hingga kini rakyat sudah terbiasa hidup susah, mati dini karena polusi, tinggal di perkampungan kumuh tanpa air bersih dan sanitasi dasar, atau duduk berjam-jam di kemacetan. Mayoritas penduduk Jakarta belum pernah ke luar negeri dan oleh karenanya mereka tidak tahu bahwa ‘ada alternatif dunia lain’, bahwa sebenarnya ada kota-kota yang dibangun untuk rakyat. Kaum elit yang suka pergi ke luar negeri tahu benar tentang hal ini, namun mereka memilih untuk tidak mengatakannya.

Kita selalu lihat ada lingkaran setan: proyek baru diumumkan, kemudian diluncurkan, dan akhirnya berantakan setelah banyak dompet oknum-oknum terisi padat. Rakyat tidak diberi apapun tapi mereka pun tidak menuntut apa-apa. Tapi bukannya memang dari dulu sudah seperti ini? Mungkin berbeda sedikit disana dan sedikit disini dari jaman penjajahan Belanda dulu. Meskipun demikian, sebelum meninggal penulis besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer mengatakan pada saya bahwa “situasi waktu dulu tidak pernah seburuk sekarang”.

Mereka yang tahu atau seharusnya tahu apa yang ada di balik layar adalah mereka yang terlibat atau tidak mau berhadapan dengan kenyataan.

Pada bulan Februari 2012 saya bertanya pada Ibu Ririn Soedarsono, profesor di perguruan tinggi terkenal ITB, apakah proyek MRT memiliki kemungkinan untuk selesai.

“Kami akan mulai membangun MRT tahun ini,” ujarnya. “Pada akhir tahun 2013, tahap pertama akan selesai. Secara teknis harusnya tidak ada masalah. Namun saya tidak tahu bagaimana iklim politik pada saat itu…”

2013? Bahkan di negara-negara yang teknologinya berkembang seperti Jepang, Cina atau Chile, satu jalur kereta bawah tanah dapat memakan waktu 4 hingga 10 tahun pembangunan, tergantung pada situasi daerahnya. Tapi mungkin saja saya salah tangkap mengenai definisi ‘tahap pertama’.

Sebetulnya angkutan kereta api di Jakarta masih lebih baik daripada di Nairobi. Banyak gerbong kereta yang memiliki alat pendingin karena walaupun bekas tapi diimpor dari Jepang. Namun kelihatannya kereta-kereta ini cenderung menua secara cepat karena kurangnya perawatan: satu tahun saja di Jakarta dan kereta berusia 30 tahun asal Jepang yang datang dalam kondisi sempurna akan berakhir dengan pintu rusak, kursi tersayat dan sistem pendingin udara yang tersumbat kotoran.

“Kami naik kereta dua kali seminggu,” jelas Ibu Enny dan Ibu Susie dari Bogor. “Kami jarang naik di hari kerja, terutama di jam-jam padat. Hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Buat kami perempuan, sebetulnya naik kereta pas jam padat amatlah menakutkan, apalagi ketika para penumpang berebut memasuki gerbong.”

Namun demikian, keunggulan sistem kereta api di Jakarta (yang disebut-sebut sebagai ‘keajaiban kapitalis dan demokrasi’) dari Nairobi (sebagai ibu kota dari salah satu negara paling miskin di dunia) mungkin tidak akan bertahan lama. Di awal tahun 2013 Nairobi sudah bersiap untuk memperbaharui jaringan rel kereta api lamanya dan menambah jalur modern yang pertama, diikuti dengan yang kedua di tahun 2014. Stasiun-stasiun keretanya akan memiliki tempat parkir, toko-toko dan fasilitas modern, serta akan menghubungkan area yang ditempati oleh kelas menengah dan bawah.

Perusahaan-perusahaan konstruksi dari Cina membangun jalan raya, jalan layang dan proyek infrastruktur lainnya di Afrika Timur. Mereka juga membangun tempat pejalan kaki, rel kereta api dan dalam dua tahun mereka berencana untuk membangun jalan kereta api ke Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi. Bandara Sukarno Hatta di pinggiran Jakarta yang dulu megah sudah menunggu selama beberapa dekade untuk dihubungkan dengan jalan kereta api ke Jakarta, namun sejauh ini baru mendapatkan tambahan jalur jalan tol saja.

Beberapa pertanyaan logis dari yang dipaparkan diatas adalah: Mengapa Indonesia bisa jauh tertinggal dari kota-kota seperti Kairo, Nairobi, Johannesburg dan Lagos ataukah ada hal lain yang terjadi? Mungkinkah kaum elit Indonesia mengorbankan puluhan bahkan ratusan juta orang hanya untuk keuntungan mereka sendiri? Mereka sudah pernah melakukan itu sebelumnya, apakah mungkin mereka melakukannya lagi?

Sekarang ini apa yang banyak kita lihat di sepanjang rel kereta api adalah anak-anak kecil dan balita yang setengah telanjang bermain dengan sampah dan gorong-gorong terbuka. Di sini sampah dibakar di ruang terbuka karena Jakarta tidak memiliki sistem pembuangan sampah komprehensif. Pengumpulan dan pengurusan sampah adalah hak publik, oleh karenanya tidak menciptakan laba dan tidak menyenangkan pejabat. Hanya segelintir penduduk Jakarta memiliki akses atas air yang benar-benar bersih, dan hanya 30 persen yang dapat sanitasi dasar.

Hidup di sepanjang jalan kereta api ini sudah seperti hidup di neraka, dengan gerbong-gerbong yang terus menerus lewat dari satu stasiun ke stasiun lainnya.

Membaca apa yang ditulis mass media Indonesia yang ahli dalam seni mengelabui akan membuat anda bahwa Jakarta sudah punya sistem perkereta-apian dan hanya perlu sedikit penyempurnaan. Bahkan Anda dapat menemukan semacam peta dari ’sistem’ transportasi itu di internet. Tapi cobalah datang ke stasiun, coba naik keretanya, dan coba interkoneksinya, maka anda akan berpikir ulang apakah sebenarnya sistem ini ada dan mencukupi sebagai salah satu pilihan angkutan massal.

Beberapa masalah yang saya temui antara lain: Tidak ada jadual dan informasi yang disediakan dan mudah dimengerti penumpang; Petugas yang kurang tanggap, lamban dan tidak efisien dalam penjualan tiket secara manual. Tidak mudah untuk dapat sampai ke peron yang dituju. Padahal orang-orang yang menggunakan kereta api adalah mereka dari kelas menengah Indonesia.

Harus dicatat, ini adalah kelas menengah yang didefinisikan secara lokal, menggunakan angka-angka dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia: menurut mereka, kelas menengah adalah mereka yang hidup lebih dari US$2 (atau sekitar Rp. 18.000) per hari. Menurut mereka ini berlaku bahkan di kota yang merupakan salah satu kota paling mahal di Asia Timur.

Menurut batasan di atas, mayoritas penduduk kota Jakarta berasal dari ’kelas menengah’. Namun kalau kita lihat kenyataannya, sebagian besar dari mereka hidup di lokasi yang di belahan dunia lain disebut sebagai ’kawasan kumuh’. Kawasan dimana mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih dan hidup dalam kondisi kebersihan yang tak layak.

Banyak orang dari ’kelas menengah’ ini naik ke atap kereta karena mereka tidak mampu membayar harga tiket; beberapa orang tersengat listrik setiap tahunnya, beberapa lainnya meninggal karena terjatuh. Untuk mencegah mereka naik ke atas, pemerintah yang baik hati mulai membangun bola-bola beton yang digantung di atas jalur kereta api untuk menghancurkan kepala mereka yang naik di atas atap kereta api, kadang-kadang petugas merazia mereka dengan menyemprot mereka dengan cat, bahkan dengan kotoran manusia. Beberapa stasiun, termasuk Manggarai, menempelkan kawat berduri di atap rel sehingga orang-orang yang mencoba melompat ke atap akan tersayat.

Herry Suheri – penjual rokok di Stasiun Manggarai masih berpikir bahwa orang-orang tidak akan takut dengan upaya pencegahan yang drastis tersebut: ”Masih ada saja orang yang naik ke atap kereta ekonomi, apalagi saat jam-jam padat. Bukan hanya untuk tumpangan gratis, tapi karena jumlah kereta yang ada tidak mencukupi untuk penumpang yang harus sampai ke rumah atau ke tempat kerja.”

 Sistem kereta api, ’dareah penghijauan’, ’rencana perbaikan kota’ – semua palsu, hanya ada di angan-angan. Kenyataan yang ada amatlah brutal namun jelas: Jakarta tidak bisa dikategorikan dalam definisi kota apapun. Kota ini adalah sebuah laboratorium, sebuah eksperimen fundamentalisme pasar. Binatang percobaannya adalah masyarakat. Mereka sedang dipelajari: seberapa besar ketidaknyamanan yang dapat mereka tahan, seberapa banyak lingkungan tak sehat yang masih bisa mereka hadapi, dan seberapa banyak pemandangan buruk dikota ini yang akhirnya dapat membuat mereka melarikan diri?

Saat ini, lebih baik buat kita untuk tidak menggantungkan harapan pada kota Jakarta. ’Kota besar yang paling tidak layak untuk ditinggali di Asia-Pasifik’ ini tidak akan jadi lebih baik dalam waktu dekat ini, juga mungkin tidak dalam jangka waktu yang lama. Tidak akan ada perubahan di bawah pemerintahan sekarang ini. Tidak di bawah rejim ini.

Di Amerika Latin, kelompok sayap kanan dulu meneriakkan: ”Jakarta akan datang!” untuk menakut-nakuti pemerintahan sayap-kiri di Chile dan di berbagai tempat lain di dunia. Namun Jakarta sekarang ada di sini, dalam kondisi prima sebagai monumen keberhasilan kapitalisme yang tidak terkontrol; sebuah monster, sebuah peringatan, dan contoh kasus bagi mereka yang ingin tahu seberapa besar keserakahan dan keegoisan kaum elit.

*Artikel ini dimuat di buletin berita Amerika Serikat, Counter Punch, dengan judul ”The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta”, edisi 17-19 Februari 2012.

Andre Vltchek adalah seorang penulis novel, analis politik, pembuat film dan jurnalis investigatif. Dia hidup dan bekerja di Asia Timur dan Afrika. Buku non-fiksi terakhirnya ”Oceania” menggambarkan neo-kolonialisme Barat di Polinesia, Melanesia dan Mikronesia. Penerbit Pluto di Inggris akan menerbitkan buku kritiknya atas Indonesia (”Archipelago of Fear”) di bulan Agustus 2012. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya di http://andrevltchek.weebly.com/

Fitri Bintang Timur adalah peneliti, penulis dan penikmat tulisan bagus. Dia menyepi dari Jakarta selama sepuluh bulan setelah lima tahun lebih naik kereta api di kota itu. Ia akan kembali suatu hari nanti.

Rossie Indira adalah penulis dan konsultan. Buku terakhirnya ’Surat Dari Bude Ocie’ diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Buku tentang perjalanannya ke 10 negara ASEAN akan selesai tahun ini. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya di http://rossie-indira.weebly.com/ 

Ini hanyalah catatan @Si_Awe